Kejari Subang Ungkap Tujuh Penyidikan Kasus Korupsi Sepanjang 2026, Pengawasan Investasi Jadi Perhatian

PASUNDANEKSPRES.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang terus memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengawasan terhadap investasi di Kabupaten Subang.
Sepanjang 2026, Kejari Subang telah menangani tujuh perkara korupsi pada tahap penyidikan. Capaian tersebut disebut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat.
Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, mengungkapkan bahwa penanganan perkara korupsi menjadi salah satu fokus utama institusinya selama menjalankan tugas di Kabupaten Subang.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam program podcast Bincang-bincang Pasundan bersama Pemred Pasundan Ekspres, Yusuf Suparman.
Menurut Noordien, dari tujuh perkara yang telah masuk tahap penyidikan, sejumlah perkara sudah berproses lebih lanjut. Ia menegaskan, upaya pemberantasan korupsi akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen Kejari Subang dalam menjaga kepentingan negara dan masyarakat.
"Untuk tahun 2026 ini, ada sebanyak tujuh penyidikan kasus korupsi. Informasinya sampai saat ini termasuk yang paling tinggi di Jawa Barat," ujar Noordien.
Ungkap Mafia Tanah, Lima Orang Terseret Kasus Penjualan Aset Desa
Salah satu perkara yang menjadi perhatian Kejari Subang adalah kasus penjualan aset tanah desa kepada perusahaan yang berkaitan dengan investasi industri di Kabupaten Subang.
Perkara tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses pengumpulan data dan penyelidikan. Dalam perkembangannya, penyidik menemukan adanya transaksi penjualan aset tanah desa yang merupakan bagian dari aset negara.
Kasus tersebut menyeret lima orang dan telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Bahkan, perkara tersebut telah menghasilkan putusan pengadilan, meskipun pihak terpidana masih menempuh upaya hukum.
Noordien menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bukan berarti Kejaksaan menghambat investasi yang sedang berkembang di Kabupaten Subang. Sebaliknya, penegakan hukum justru diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi para investor.
Menurutnya, Kabupaten Subang saat ini menjadi salah satu kawasan strategis bagi pertumbuhan industri nasional. Kehadiran sejumlah perusahaan besar, termasuk BYD dan perusahaan industri lainnya, harus disambut dengan kesiapan pemerintah dan masyarakat.
"Jangan sampai ada pihak yang mencoba menghalangi investasi. Kita harus menyambut baik investasi yang menggeliat di Kabupaten Subang. Namun, semuanya harus berjalan sesuai aturan dan ketentuan hukum," tegasnya.
Ia menambahkan, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Dengan demikian, investasi dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Pungutan Rp800 Per Meter, Dugaan Pemerasan terhadap Investor Masuk Tahap P21
Selain perkara penjualan aset desa, Kejari Subang juga menangani dugaan pemerasan yang berkaitan dengan proses investasi kawasan industri di wilayah Parigi Mulia.
Dalam perkara tersebut, terdapat dugaan oknum kepala desa yang melakukan pungutan terhadap pihak perusahaan sebesar Rp800 per meter persegi. Pungutan tersebut disebut tidak tercantum dalam ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Lebih jauh, uang yang dipungut diduga tidak masuk ke kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
Noordien menyampaikan bahwa perkara tersebut telah memasuki tahap P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap. Kejari Subang berencana segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.
"Kalau ada perusahaan yang merasa diperas atau mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai aturan, silakan melaporkan kepada kami dengan membawa alat bukti. Tidak bisa hanya berdasarkan omongan saja," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan para kepala desa agar memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan, terutama dalam menghadapi masuknya investasi ke wilayah masing-masing.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi kebutuhan penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat maupun investor.
Dugaan Tambang Ilegal di Lahan HGU PG Rajawali, Penyidik Periksa 17 Titik
Perkara lain yang tengah menjadi perhatian Kejari Subang adalah dugaan tindak pidana korupsi terkait aktivitas penambangan tanah merah secara ilegal di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PG Rajawali, yang merupakan bagian dari perusahaan milik negara.
Noordien menjelaskan, aktivitas pengambilan tanah merah tersebut diduga berlangsung selama kurang lebih satu tahun, yakni sejak 2025 hingga 2026.
Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas penambangan diduga dilakukan di 17 titik yang tersebar di Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang.
Penyidik bahkan telah turun langsung ke lapangan bersama ahli pertambangan untuk memeriksa lokasi dan mengidentifikasi dampak aktivitas tersebut.
"Kemarin tim penyidik bersama ahli pertambangan sudah turun langsung ke 17 titik di kawasan HGU PG Rajawali. Sekarang kami masih menunggu hasil perhitungan dari para ahli," jelas Noordien.
Ia menerangkan, perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penambangan tanpa izin, tetapi juga menyangkut dugaan pengambilan tanah di atas lahan negara yang hasil penjualannya diduga masuk ke kantong pribadi.
Untuk mengetahui besaran kerugian negara, Kejari Subang melibatkan sejumlah ahli, mulai dari ahli pertambangan, ahli lingkungan, hingga ahli keuangan negara.
Perhitungan tersebut mencakup volume tanah yang telah diambil, nilai ekonomis hasil penjualan, serta potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Noordien menyebutkan, berdasarkan perhitungan internal pihak PG Rajawali, potensi kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp13 miliar. Namun, angka tersebut belum menjadi hasil perhitungan resmi penyidik.
"Angka Rp13 miliar itu merupakan perhitungan sementara dari internal PG Rajawali. Kami akan melakukan penghitungan sendiri dengan melibatkan para ahli. Jadi, kami tidak bisa langsung menyimpulkan sebelum seluruh proses perhitungan selesai," ujarnya.
Ia berharap penanganan perkara tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerugian negara akibat aktivitas pertambangan ilegal.
Kejari Subang Kedepankan Pencegahan Korupsi Dana Desa
Dalam penanganan perkara korupsi, Kejari Subang mengaku tidak hanya mengedepankan penindakan. Upaya pencegahan juga menjadi perhatian melalui penyuluhan dan penerangan hukum kepada pemerintah desa.
Noordien mengatakan, ketika terdapat laporan dugaan penyalahgunaan dana desa, pihaknya terlebih dahulu mengoptimalkan koordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kebenaran laporan tersebut.
Langkah itu dilakukan agar setiap penanganan perkara memiliki dasar dan hasil pemeriksaan yang jelas.
Menurutnya, apabila ditemukan kesalahan administrasi atau kerugian yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian sesuai ketentuan, pihak terkait dapat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Namun, hal tersebut bukan berarti membenarkan tindakan korupsi.
"Kalau memang ada laporan pengaduan terkait pengelolaan dana desa, kami menggandeng Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan. Kami tidak serta-merta langsung memeriksa kepala desa," jelasnya.
Kejari Subang juga membangun komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemerintahan desa.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, BPD diharapkan dapat memberikan informasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan pembangunan desa.
Noordien juga membuka ruang bagi para kepala desa untuk berdiskusi langsung dengan pihak Kejaksaan, baik melalui kegiatan resmi maupun pertemuan informal.
"Kami tidak harus selalu melakukan penyuluhan hukum secara formal. Kalau kepala desa mengundang kami untuk ngobrol dan berdiskusi, misalnya sambil ngaliwet bersama, silakan. Yang penting ada komunikasi dan pemahaman hukum," tuturnya.
Berikan Pendampingan Hukum kepada BUMN dan Pemerintah Daerah
Selain menjalankan fungsi penindakan dan pencegahan tindak pidana, Kejari Subang juga memberikan pelayanan hukum melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pemberian pendapat hukum atau legal opinion kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan sejumlah pemangku kepentingan di daerah.
Noordien mencontohkan kerja sama dengan Perikanan Indonesia (Perindo) yang meminta pendapat hukum terkait rencana reaktivasi pabrik pakan ikan dan udang di wilayah Pantura Subang.
Melalui kerja sama tersebut, Kejari Subang memberikan kajian hukum agar pelaksanaan kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk memperhatikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, Kejari Subang juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perangkat daerah, rumah sakit, dan instansi pemerintah lainnya.
Pendampingan hukum diberikan, antara lain, terkait pengadaan barang dan jasa maupun penyelesaian persoalan hukum perdata.
"Jadi, kewenangan Kejaksaan bukan hanya melakukan penegakan hukum secara represif. Kami juga konsen terhadap pencegahan, termasuk memberikan pendampingan dan pendapat hukum kepada berbagai stakeholder," katanya.
Kejari Subang Berpeluang Raih Predikat WBK di Jawa Barat
Dalam kesempatan tersebut, Noordien juga menyampaikan capaian kelembagaan Kejari Subang yang tengah diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Menurutnya, pada 2026 Kejari Subang menjadi satu-satunya kejaksaan negeri di Jawa Barat yang diusulkan untuk meraih predikat tersebut.
Ia menjelaskan, pembangunan zona integritas membutuhkan proses panjang dan melibatkan seluruh pegawai, bukan hanya pimpinan.
Karena itu, pencapaian tersebut diharapkan menjadi hasil kerja bersama dalam membangun kedisiplinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat integritas aparatur Kejaksaan.
"Meraih WBK bukan menjadi kebanggaan saya secara pribadi, tetapi merupakan kebanggaan seluruh pegawai. Karena ini hasil kerja bersama seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Subang," ungkapnya.
Noordien berharap proses penilaian tersebut dapat berjalan lancar sehingga Kejari Subang mampu meraih predikat WBK pada akhir tahun 2026.
Terapkan Pendekatan Restoratif, Pidana Kerja Sosial Mulai Dijalankan
Selain penanganan perkara korupsi, Kejari Subang juga mulai menerapkan pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Noordien menjelaskan bahwa perkembangan hukum pidana nasional melalui KUHP baru membawa perubahan paradigma dalam penanganan perkara. Pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemenjaraan, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan restoratif dan bentuk pidana alternatif.
Salah satunya adalah pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Ia menyebutkan, Kejari Subang telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan melalui koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Dalam pelaksanaannya, terpidana yang dijatuhi pidana kerja sosial ditempatkan untuk menjalankan kegiatan sosial di lembaga atau yayasan sesuai ketentuan putusan pengadilan.
"Paradigma KUHP dan KUHAP yang baru sudah bergeser. Tidak semua penyelesaian perkara harus berujung pada pemenjaraan. Ada pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan, termasuk pidana kerja sosial dan pengawasan," jelasnya.
Ia menegaskan, penerapan pidana alternatif tersebut tetap memiliki persyaratan dan tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana. Perkara korupsi, misalnya, tidak termasuk dalam kategori yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut.
Menurutnya, perubahan paradigma pemidanaan diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih proporsional sekaligus memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.
Penegakan Hukum Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Menutup perbincangan, Noordien menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan Kejari Subang pada dasarnya bertujuan menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap dukungan masyarakat terus mengalir, baik dalam bentuk laporan apabila menemukan dugaan tindak pidana maupun partisipasi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan institusi mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha.
"Harapan kami, seluruh masyarakat dapat taat hukum. Penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Subang harus bisa bermanfaat dan memberikan keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.
