Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kejari Subang Usut Tambang Tanah Merah Ilegal di Subang

R
Rian AlfianEditor: Rian Alfian
|09:56 WIB
Bagikan:
Kejari Subang Usut Tambang Tanah Merah Ilegal di Subang
Kajari Subang dalam wawancara bersama Pasundan Ekspres - PASUNDAN EKSPRES TV

PASUNDANEKSPRES.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas penambangan tanah merah ilegal di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PG Rajawali, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang.

Kasus ini menjadi salah satu perhatian serius Kejari Subang lantaran aktivitas penambangan diduga berlangsung selama kurang lebih satu tahun dan tersebar di 17 titik.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subang mengungkapkan, aktivitas pengambilan tanah merah tersebut dilakukan di atas lahan negara yang berada dalam kawasan HGU PG Rajawali.

Berdasarkan penelusuran awal, tanah merah yang diambil secara ilegal itu kemudian diperjualbelikan. Hasil penjualannya diduga masuk ke kantong pribadi.

"Persoalannya sebenarnya penambangan liar tanah merah. Pengambilan tanah itu dilakukan di lokasi HGU PG Rajawali yang merupakan aset negara," ungkap Kajari Subang dalam wawancara bersama Pasundan Ekspres.

Tim penyidik Kejari Subang bahkan telah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan bersama sejumlah ahli. Sedikitnya 17 titik lokasi penambangan sudah ditelusuri untuk memastikan volume tanah yang diambil serta dampak kerusakan lingkungan.

Dalam proses penyidikan, kejaksaan melibatkan ahli pertambangan dan ahli lingkungan. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menghitung kerugian negara.

Kejari Subang juga menggandeng ahli keuangan negara, termasuk Prof. Siswanto, untuk membantu menghitung besaran kerugian yang ditimbulkan.

Kajari menyebutkan, berdasarkan perhitungan internal PG Rajawali, kerugian sementara akibat aktivitas tersebut diperkirakan mencapai Rp13 miliar selama satu tahun.

Namun, angka tersebut belum menjadi hasil perhitungan resmi penyidik.

"Kalau berdasarkan perhitungan sementara internal PG Rajawali, sekitar Rp13 miliar. Tetapi nanti kami menghitung sendiri dengan melibatkan para ahli," jelasnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas pengangkutan tanah merah di kawasan tersebut. Setelah dilakukan pemantauan, penyidik menemukan adanya aktivitas penambangan menggunakan alat berat.

Kejari Subang memastikan proses penyidikan terus berjalan. Masyarakat pun diminta ikut mengawal penanganan perkara tersebut agar kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara tidak semakin besar.

Kajari Soroti Dugaan Pungutan oleh Oknum Desa

Selain perkara tambang ilegal, Kajari Subang juga menyinggung penanganan kasus dugaan penyalahgunaan pungutan yang melibatkan oknum aparat desa di kawasan Parigi Mulia.

Dalam kasus tersebut, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp800 per meter. Dana yang dipungut disebut tidak masuk ke kas desa maupun tercatat dalam APBDes, melainkan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kajari mengungkapkan, perkara tersebut telah mencapai tahap P21 atau dinyatakan lengkap. Kejaksaan berencana segera melimpahkan perkara itu ke pengadilan.

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi pengingat penting bagi pemerintah desa agar tidak menjadikan investasi sebagai kesempatan untuk melakukan pungutan di luar ketentuan.

Kejaksaan juga membuka ruang bagi investor maupun perusahaan yang merasa dirugikan oleh praktik pungutan tidak resmi untuk melaporkannya dengan disertai bukti.

Kejaksaan Gandeng BPD Awasi Dana Desa

Kajari Subang menegaskan, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum.

Kejaksaan lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui penyuluhan dan penerangan hukum kepada pemerintah desa.

Kejari juga menggandeng Inspektorat Daerah untuk memeriksa laporan dugaan penyalahgunaan dana desa sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui APDESNAS didorong menjadi mitra strategis dalam mengawasi penggunaan anggaran desa.

Dengan adanya jaringan pengawasan tersebut, kejaksaan berharap informasi mengenai dugaan penyimpangan anggaran bisa lebih cepat diterima.

Kejari Subang Bidik Predikat WBK

Di sisi lain, Kejari Subang juga tengah mengejar predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2026.

Kajari menyebut Kejari Subang menjadi satu-satunya kejaksaan negeri di Jawa Barat yang masih diusulkan untuk meraih predikat tersebut.

Menurutnya, upaya meraih WBK bukan sekadar prestasi pimpinan, melainkan hasil kerja seluruh pegawai dalam membangun kedisiplinan dan integritas.

Selain penindakan korupsi, Kejari Subang juga terus memperkuat pelayanan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Salah satunya dengan memberikan pendampingan hukum kepada sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan BUMN.

Bahkan, Kejari Subang telah memberikan pendapat hukum terkait rencana reaktivasi pabrik pakan ikan dan udang milik Perindo di wilayah Pantura Subang.

Kajari berharap keberadaan kejaksaan tidak hanya dikenal sebagai lembaga penegak hukum yang menangani perkara pidana, tetapi juga mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak awal.

"Harapan kami semua bisa taat hukum. Penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Subang harus bermanfaat dan memberikan keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.

Berita Terbaru

Ketua DPC Apdesi Minta Kepala Desa Persiapkan Program KDMP

Ketua DPC Apdesi Minta Kepala Desa Persiapkan Program KDMP

Purwakarta2 menit lalu
KDM Respons BYD di Demo, Dedi Mulyadi Bakal Panggil Jajaran Keamanan Subang

KDM Respons BYD di Demo, Dedi Mulyadi Bakal Panggil Jajaran Keamanan Subang

Subang6 menit lalu
Google Tutup 19 Ribu Kanal YouTube Pro-Pemerintah Indonesia, Ini Temuan Investigasinya

Google Tutup 19 Ribu Kanal YouTube Pro-Pemerintah Indonesia, Ini Temuan Investigasinya

Nasional10 menit lalu
Kejari Subang Usut Tambang Tanah Merah Ilegal di Subang

Kejari Subang Usut Tambang Tanah Merah Ilegal di Subang

Subang14 menit lalu
Bintek GEMA AI, Ratusan Guru RA Dituntut Kuasai Teknologi Digital dan AI

Bintek GEMA AI, Ratusan Guru RA Dituntut Kuasai Teknologi Digital dan AI

Subang15 menit lalu
Puluhan Mitra Dapur MBG Kemping di Depan Gedung BGN

Puluhan Mitra Dapur MBG Kemping di Depan Gedung BGN

Nasional17 menit lalu
Disdik Subang Ajak Sekolah Infak Goes to School

Disdik Subang Ajak Sekolah Infak Goes to School

Subang20 menit lalu
Operasi Zebra Lodaya 2026, Intensifkan Langkah Preventif

Operasi Zebra Lodaya 2026, Intensifkan Langkah Preventif

Karawang23 menit lalu
"Pengantar Kebahagiaan" dalam Pameran In Medio 2026

"Pengantar Kebahagiaan" dalam Pameran In Medio 2026

Headline30 menit lalu
Din Wahidin Cakades Jatimulya Banjir Dukungan

Din Wahidin Cakades Jatimulya Banjir Dukungan

Subang34 menit lalu