KPK dan Pemprov Jabar Bahas Penataan Tambang
PASUNDANEKSPRES.ID - Upaya menata pengelolaan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Barat kembali dibahas dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang digelar pada Selasa (2/12/2025) di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung.
Asisten Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat H. Sumasna tersebut membahas secara khusus pengelolaan tambang di Kabupaten Subang.
H. Sumasna menyebut, rapat kali ini juga digelar sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi terkait tambang di Parung Panjang Bogor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Arief Nurcahyo menyampaikan, rapat ini adalah ajang diskusi tentang bagaimana tambang dapat memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
"Hari ini kita berdiskusi terkait hal yang terjadi terkait tata kelola pertambangan di Kabupaten Subang, bagaimana peijinan yang ada dan pengawasan yang lebih optimal agar ada tambahan PAD bagi daerah," terangnya kepada Pasundan Ekspres.
Arif Nurcahyo menambahkan tambang bukan hanya menjadi problem di Jawa Barat maupun di Kabupaten Subang saja namun hampir seluruh daerah yang di dalamnya terdapat tambang lebih banyak menerima dampak buruknya.
Ia berharap, diskusi ini dapat melahirkan solusi bukan hanya bagi tata kelola tambang di Jawa Barat dan Subang namun bisa menjadi solusi bagi permasalahan sama di daerah lain di Indonesia.
"Hasil pertambangan lebih besar dampak buruknya daripada PAD yang diterima sehingga harus melibatkan seluruh stakeholder untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, menghaturkan ucapan terima kasih atas pelaksanaan rapat tersebut, yang mampu menjadi jawaban atas permasalahan tambang di Kabupaten Subang, yang berbarengan dengan pembangunan yang tengah berlangsung.
"Terima kasih mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberi solusi bagi Kabupaten Subang khususnya yang hari ini sedang banyak pembangunan,"tuturnya
Ia menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada prinsipnya tidak menghambat investasi maupun pembangunan yang tengah berlangsung.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya landasan hukum yang jelas serta tata cara kelola yang baku agar aktivitas pertambangan tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan san keberlankitan alam di Kabupaten Subang.
"Prinsipnya Kabupaten Subang ini dalam dilema terkait tambang, karena kami juga harus menjaga kondisi alam, tapi mendukung pertumbuhan pembangunan yang masif,"tegasnya
Reynaldy ingin investasi di Subang tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat dan kelestarian alam Kabupaten Subang.
"Secara kebutuhan kita memang butuh MBLB di Kabupaten Subang karena ada PSN dan pabrik yang sedang membangun,"kata Reynaldy.
Lebih lanjut, ia merasa pembahasan terkait tata kelola tambang ini merupakan momen yang tepat karena bersamaan dengan pembahasan RTRW Kabupaten Subang.
"Kita juga sedang melakukan perbaikan RTRW sehingga keputusan ini bisa sekalian dimasukkan dalam perubahan RTRW tersebut,"ujarnya
Reynaldy berharap, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang segera memiliki landasan hukum yang kuat agar peraturan terkait tata kelola tambang dapat segera diterbitkan sehingga tambang dapat beroperasi tanpa mengganggu masyarakat Subang.(cdp/ded)
