Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Mahasiswa dan LSM Gelar Aksi di Depan Gerbang Lembur Pakuan, Kritik Kinerja Dinas Bina Marga dan Pendidikan Jabar

R
Rian AlfianEditor: Dobi Maulana
|09:45 WIB
Bagikan:
Mahasiswa dan LSM Gelar Aksi di Depan Gerbang Lembur Pakuan, Kritik Kinerja Dinas Bina Marga dan Pendidikan Jabar
Aksi unjuk rasa mahasiswa dan LSM di Lembur Pakuan Subang (Istimewa)

SUBANG - Suasana di depan gerbang Lembur Pakuan, kawasan kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, berubah tegang pada Kamis (19/2/2026) saat puluhan mahasiswa dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap kinerja Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang dinilai tidak responsif terhadap kritik publik dan aspirasi masyarakat. 

Demonstran berkumpul sejak siang hari di depan gerbang Lembur Pakuan, membawa spanduk dan orasi yang menyoroti dugaan proyek infrastruktur yang cepat rusak serta dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pekerjaan di kedua instansi pemerintah tersebut. 

Koordinator aksi menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan yang terakumulasi karena aspirasi telah disampaikan berulang kali melalui jalur resmi namun tidak mendapat tanggapan memadai. Beberapa tuntutan yang diangkat termasuk desakan agar kritik masyarakat serius ditanggapi dan agar ada langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah yang menjadi sorotan massa aksi. 

Situasi sempat memanas ketika warga sekitar Lembur Pakuan mencoba menghadang massa demonstran supaya aksi tidak meluas masuk ke dalam kawasan. Aparat kepolisian dan Satpol PP juga dikerahkan untuk menjaga kondusivitas dan mencegah benturan fisik. Meski terjadi saling dorong di beberapa titik dekat gerbang, ketegangan tidak berubah menjadi bentrokan besar. 

Aksi di Lembur Pakuan ini menjadi sorotan karena bukan hanya menyasar dinas pemerintahan, tetapi langsung menuju kawasan kediaman Gubernur. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pejabat terkait atas tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu