Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Penerima PKH di Subang Diminta Perhatikan Kewajibannya, Gunakan Bantuan dengan Bijak

E
EgiEditor: Egi
|06:00 WIB
Bagikan:
Penerima PKH di Subang Diminta Perhatikan Kewajibannya, Gunakan Bantuan dengan Bijak
Para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ketika menerima bantuan yang diberikan.(Muhammad Faishal/Pasundan Ekspres)

SUBANG-Dinas Sosial Kabupaten Subang mengimbau para penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar memperhatikan kewajiban dan larangan yang diberikan. 

Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Subang, Irvan Ferdiansyah menjelaskan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Penerima PKH harus memenuhi kewajibannya dengan memeriksa kehamilan, posyandu, kehadiran sekolah minimal 85 persen, dan rawat lansia/disabilitas. Jika tidak, bantuan bisa dihentikan. 

Selain itu, para penerima PKH juga harus menggunakan bantuan dengan bijak untuk keperluan seperti pendidikan, kesehatan, pangan bergizi, tambahan modal usaha dan lainnya yang bermanfaat. Tidak diperkenankan digunakan untuk hal-hal yang konsumtif.  Mereka juga diharuskan mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Penerima PKH juga wajib menjaga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan aman dan merahasiakan PIN yang dimiliki. Tidak diperkenankan menjual atau memindahtangankan KKS ke orang lain. 

Apabila terdapat perubahan data, para penerima PKH harus segera melaporkannya ke pendamping sosial yang tersedia. "Yang terpenting, dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena PKH mendukung keluarga harmonis," ucapnya. 

PKH sendiri adalah bantuan sosial bersyarat yang merupakan program bantuan tunai dari Kementerian Sosial dan diberikan kepada keluarga miskin serta rentan. 

Irvan mengungkapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Subang saat ini adalah kurang lebih sebanyak 69.441.(fsh/sep)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional20 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional22 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional23 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional24 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional27 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline28 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional36 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional37 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional41 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional41 menit lalu