Perpanjangan PPPK Paruh Waktu di Subang Selesai, BKPSDM Buka Suara soal Alih Status
PASUNDANEKSPRES.ID - Sebanyak 5.793 pegawai menerima kepastian kelanjutan masa kerja setelah perpanjangan PPPK paruh waktu di Subang dilaksanakan pada Selasa (10/11/2026).
Namun, terdapat perubahan jumlah penerima SK dibandingkan periode sebelumnya. Dari total 5.993 pegawai, sekitar 200 orang tidak lagi tercantum dalam daftar penerima perpanjangan SK.
Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya pegawai yang meninggal dunia, telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), serta mengundurkan diri dari pekerjaan.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan secara serentak oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang di GOR Gotong Royong.
Pelaksanaan bersama tersebut bertujuan agar seluruh pegawai dapat menerima SK pada hari yang sama, sehingga proses penyerahan dapat berlangsung secara serentak, tertib, dan merata.
Perpanjangan PPPK Paruh Waktu di Subang
Selain menantikan kepastian perpanjangan Surat Keputusan (SK), para pegawai juga berharap adanya peluang perubahan status kepegawaian dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu sebagai upaya memperoleh kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.
Informasi mengenai rencana tersebut sempat beredar di media sosial, tetapi BKPSDM Subang belum bisa memastikan kapan kebijakan itu akan direalisasikan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Subang, Dadang Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu surat resmi atau petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu surat resmi atau petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Karena sampai saat ini, secara kedinasan kami belum menerima surat resmi terkait informasi yang beredar tersebut,” ujarnya dikutip dari Radio Benpas Subang.
Hingga penyerahan SK berlangsung, belum ada arahan kedinasan yang dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan perubahan status tersebut.
Perpanjangan PPPK paruh waktu kali ini belum disertai pengangkatan otomatis menjadi pegawai penuh waktu. Para pegawai masih menjalankan status sesuai SK yang diterbitkan, sembari menunggu keputusan lebih lanjut.
Dadang mengimbau seluruh PPPK Paruh Waktu agar tetap bekerja secara maksimal, menjaga integritas, serta mempertahankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Ia juga berharap kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan pegawai paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu dapat segera terealisasi, sehingga memberikan kepastian status kepegawaian serta meningkatkan kesejahteraan para pegawai.
Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban berlebih terhadap anggaran Pemerintah Kabupaten Subang, serta tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan anggaran daerah.
(pm)
