Reses DPRD Soroti Ketahanan Keluarga, Majelis Taklim Didorong Jadi Garda Terdepan
PASUNDANEKSPRES.ID - Persoalan sosial yang semakin kompleks mendorong Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Wahyuningsih, S.IP., mengangkat isu ketahanan keluarga dalam agenda resesnya.
Dalam reses yang digelar di Jalancagak, Senin (10/8/2026), Sri mengajak para ibu rumah tangga (umahat) dan pengurus majelis taklim memperkuat ketahanan keluarga sebagai benteng awal dalam mencegah berbagai persoalan sosial.
Sri mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus melindungi anak dan anggota keluarga dari berbagai ancaman sosial. Karena itu, penguatan ketahanan keluarga tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung.
“Agenda reses hari ini temanya ketahanan keluarga. Sasarannya para umahat dan pengurus majelis taklim. Kita ingin sama-sama mengingatkan kembali pentingnya ketahanan pribadi untuk mengatasi berbagai persoalan sosial seperti kekerasan, narkoba, LGBT, dan perceraian,” ujar Sri seusai kegiatan.
Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk karakter dan memberikan perlindungan kepada anak. Ketahanan keluarga yang kuat diharapkan mampu menjadi langkah preventif untuk mencegah persoalan sosial sejak dari lingkungan terkecil.
Sri juga mendorong penguatan regulasi di tingkat Kabupaten Subang. Salah satu yang dinilai penting adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai perlindungan anak dan perempuan, termasuk regulasi yang berkaitan dengan narkoba dan persoalan sosial lainnya.
“Harapannya ke depan kita punya perda perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Kemudian perda terkait narkoba dan persoalan sosial lainnya. Ini mudah-mudahan menjadi bahan bagi kami di DPRD,” katanya.
Selain regulasi, Sri menilai majelis taklim memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga. Kedekatan majelis taklim dengan masyarakat, khususnya para ibu, dinilai menjadi modal penting untuk menyampaikan edukasi terkait persoalan keluarga.
Dalam reses tersebut, peserta berasal dari sejumlah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Di antaranya Badan Kontak Majelis Taklim (BKMM) tingkat desa hingga kecamatan di wilayah Jalancagak, Muslimat NU, serta MTP IPEMI Kecamatan Jalancagak.
Sri berharap majelis taklim tidak hanya menjadi wadah kegiatan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi ruang edukasi mengenai berbagai persoalan keluarga.
“Kita ingin mengangkat ketahanan keluarga dan mengingatkan seluruh majelis taklim agar bisa memiliki kurikulum terkait ketahanan keluarga di masing-masing majelis taklim,” ungkapnya.
Ia menilai majelis taklim dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memberikan edukasi mengenai pengasuhan anak, pencegahan kekerasan, bahaya narkoba hingga berbagai persoalan sosial yang dihadapi keluarga.
“Merekalah yang terdekat dengan para umahat yang ada di masyarakat. Walaupun mungkin belum 100 persen masyarakat hadir ke majelis taklim, paling tidak ada yang kita lakukan. Jadi kita sama-sama bergerak,” katanya.
Sri menegaskan, pembangunan ketahanan keluarga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat, majelis taklim dan keluarga.
Dari sisi DPRD, peran yang dapat dilakukan adalah mendorong penguatan regulasi. Sementara organisasi kemasyarakatan dan majelis taklim dapat bergerak di lapangan melalui edukasi serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan keluarga.
“Dari sisi regulasi kami bergerak, sementara mereka bisa bergerak dari sisi lapangan untuk mengingatkan terkait problem-problem yang ada sekarang. Kemudian bagaimana usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan keluarga,” pungkasnya. (hdi/ysp)
