Reses Sri Wahyuningsih Soroti Ketahanan Keluarga, Warga Sampaikan 7 Aspirasi
PASUNDANEKSPRES.ID - Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Wahyuningsih, S.IP., menyoroti semakin kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan agenda reses bersama warga di Kecamatan Jalancagak.
Reses tersebut diikuti pengurus organisasi tingkat desa dan kecamatan, di antaranya Badan Kerja Sama Majelis Taklim Masjid (BKMM), Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), serta Majelis Taklim Persaudaraan Haji Indonesia (MTP IPHI).
Mengangkat tema ketahanan keluarga, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi Sri untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Sri Wahyuningsih mengatakan, ketahanan keluarga menjadi hal penting untuk diperkuat karena keluarga merupakan benteng pertama dalam membentuk karakter anak sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial.
“Reses ini menjadi ruang bagi kami untuk mendengar langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat. Ketahanan keluarga menjadi perhatian utama karena keluarga merupakan benteng pertama dalam membentuk karakter anak dan mencegah berbagai persoalan sosial,” Ucap Sri seusai Reses di Kecamatan Jalancagak pada (10/8/2026).
Menurutnya, penguatan ketahanan keluarga tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga. Diperlukan pembagian peran antara keluarga, pemerintah, DPRD dan organisasi masyarakat.
“Keluarga memperkuat pendidikan dan karakter dari dalam, DPRD bersama pemerintah mendorong regulasi yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sementara majelis taklim dapat mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para umahat,” katanya.
Sri menilai majelis taklim memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberadaannya diharapkan tidak hanya menjadi tempat kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi ruang edukasi mengenai pengasuhan anak, perlindungan keluarga, bahaya narkoba serta berbagai persoalan sosial lainnya.
Dalam forum tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, keamanan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pencemaran udara berupa bau tidak sedap yang dirasakan warga di wilayah Jabong, Curend dan sekitarnya. Masyarakat meminta pemerintah segera mencari sumber persoalan dan mengambil langkah penanganan.
Persoalan sampah juga turut disoroti. Warga berharap adanya sistem penanggulangan dan pengelolaan sampah yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Di bidang perlindungan anak, peserta mengusulkan adanya pemberlakuan jam malam bagi pelajar yang disertai pengawasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah pelajar terlibat dalam aktivitas yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun lingkungan.
Aspirasi lainnya menyangkut pemberdayaan ekonomi para umahat. Masyarakat berharap pemerintah menghadirkan program pelatihan, bantuan permodalan serta dukungan sarana dan prasarana usaha agar perempuan dapat lebih mandiri secara ekonomi.
“Selain persoalan ketahanan keluarga, kami juga menerima berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari pencemaran udara, pengelolaan sampah, pengawasan pelajar, pemberdayaan ekonomi perempuan, keamanan jalur Jalancagak-Kasomalang, penerangan jalan, hingga edukasi bahaya narkoba di sekolah. Semua masukan ini akan kami catat dan kami dorong sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah,” jelas Sri.
Masyarakat juga menyoroti kondisi jalur Jalancagak-Kasomalang yang dinilai membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana keamanan. Termasuk kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik yang masih gelap dan dianggap rawan terhadap tindak kejahatan.
Sementara di sektor pendidikan, peserta mendorong penguatan edukasi mengenai bahaya narkoba serta berbagai persoalan sosial di lingkungan sekolah. Edukasi sejak dini dinilai penting agar pelajar memiliki pengetahuan dan daya tangkal terhadap berbagai pengaruh negatif.
Sri menilai persoalan ekonomi juga memiliki kaitan erat dengan ketahanan keluarga. Karena itu, pemberdayaan perempuan perlu mendapat perhatian agar para umahat memiliki kemampuan untuk menopang ekonomi keluarga.
“Khusus pemberdayaan ekonomi umahat, saya melihat ini sangat penting. Jangan sampai ibu-ibu hanya menjadi penerima program, tetapi harus kita dorong menjadi pelaku ekonomi yang mandiri melalui pelatihan, pendampingan, akses permodalan dan sarana usaha,” ungkapnya.
Menurut Sri, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan bagian penting dari bahan evaluasi dan perjuangan di DPRD. Ia berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Kami berharap reses ini tidak berhenti pada penyampaian aspirasi saja. Harus ada tindak lanjut dan kolaborasi antara masyarakat, organisasi keagamaan, pemerintah dan DPRD. Ketahanan keluarga yang kuat akan menjadi fondasi untuk membangun masyarakat Subang yang lebih aman, sehat dan berdaya,” pungkasnya. (hdi/dob)
