Respon Riset BRIN Soal Penurunan Tanah di Pantura, Anggota Dewan Minta Pemkab Segera Cari Solusi
PASUNDANEKSPRES.ID - Anggota DPRD Subang dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Albert Anggara Putra, meminta Pemkab segera mengambil langkah strategis menyikapi temuan hasil riset BRIN yang mengungkap adanya penurunan muka tanah di kawasan pesisir utara (Pantura) Subang.
Sebelumnya, hasil penelitian Pusat Riset Geoinformatika BRIN mengungkap laju penurunan tanah di wilayah pesisir Subang berkisar antara 1,2 hingga 2,8 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir rob di masa mendatang.
Penelitian itu mencakup lima kecamatan di wilayah Pantura Subang, yakni Legonkulon, Pamanukan, Blanakan, Sukasari, dan Pusakanagara. Wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap genangan akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Menanggapi temuan tersebut, Albert Anggara Putra yang mewakili masyarakat Dapil V meliputi Kecamatan Pamanukan, Sukasari, Legonkulon, Pusakanagara, dan Pusakajaya menilai pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga dampaknya semakin meluas.
“Pemkab Subang perlu segera menyusun langkah mitigasi yang terukur, mulai dari pemetaan wilayah terdampak, penguatan infrastruktur pengendali banjir, peningkatan sistem drainase, hingga perlindungan kawasan pesisir melalui rehabilitasi lingkungan dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim,” terangnya kepada Pasundan Ekspres, pada Senin (6/7/2026).
Selain itu, ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, BRIN, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan hasil kajian ilmiah.
Albert menilai persoalan penurunan tanah bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta masa depan kawasan Pantura Subang yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan daerah.
Ia berharap pemerintah daerah menjadikan hasil riset tersebut sebagai peringatan dini untuk segera menyusun kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang dalam mengurangi risiko bencana.
“Harapan kami, pemerintah daerah dapat bergerak cepat dan serius menangani persoalan ini. Jangan sampai masyarakat Pantura menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya ketika banjir rob semakin sering terjadi. Perencanaan yang matang dan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan agar ancaman penurunan tanah dapat diminimalkan sejak sekarang,” tutur Albert.
Riset BRIN Menjadi Pijakan Penting
Sebelumnya, Kepala BP4D Kabupaten Subang, Iwan Syahrul Anwar, S.STP., melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BP4D Kabupaten Subang, Eti Maryati, S.IP., M.T., mengatakan, kajian yang dilakukan riset BRIN menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data dan riset.
"Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk mengurangi risiko penurunan tanah dan banjir rob di kawasan pesisir Subang," ujar Eti kepada Pasundan Ekspres usai Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas hasil riset sekaligus menyusun strategi mitigasi banjir rob Subang di kawasan pantai utara pada Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, hasil penelitian akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai langkah mitigasi, mulai dari penguatan kebijakan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, peningkatan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Eti Maryati berhaap, melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Subang, BRIN Subang, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan lahir strategi pembangunan pesisir yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
"Pendekatan berbasis riset tersebut juga diharapkan mampu meminimalkan dampak penurunan tanah Subang sekaligus mengurangi risiko banjir rob Subang yang mengancam wilayah Pantura," ujarnya.(cdp/ysp)
