Satpol PP Subang Dukung Optimalisasi DBHCHT, Pengawasan Rokok Ilegal Diperkuat
SUBANG-Satpol PP Kabupaten Subang mendukung upaya optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), khususnya dalam bidang penegakan hukum melalui pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi dengan Bea Cukai Purwakarta dalam kegiatan sosialisasi, pengawasan, hingga operasi bersama di lapangan. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai sekaligus melindungi penerimaan negara.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang, Filbert Gunadi H., S.STP., M.Si., mengatakan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pengawasan harus terus diperkuat agar peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditekan.
Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang, Dudi Nuryana, menambahkan koordinasi dengan Bea Cukai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan. Operasi bersama dan tindak lanjut informasi masyarakat dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi peredaran rokok ilegal.
Sementara itu, Qori dari Bea Cukai Purwakarta menjelaskan DBHCHT merupakan dana yang berasal dari sebagian penerimaan cukai hasil tembakau yang dibagikan kembali kepada daerah untuk mendukung berbagai program masyarakat.
Menurutnya, DBHCHT dimanfaatkan dalam tiga bidang utama, yakni kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum.
Pada bidang kesejahteraan masyarakat, pemanfaatannya antara lain untuk pembinaan industri hasil tembakau, peningkatan kualitas bahan baku, dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang kesehatan, dana tersebut dapat mendukung pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta program kesehatan lainnya.
Adapun pada bidang penegakan hukum, DBHCHT digunakan untuk sosialisasi ketentuan cukai, operasi pemberantasan rokok ilegal, serta edukasi kepada masyarakat.
Qori menjelaskan, cukai bukan semata-mata instrumen penerimaan negara, tetapi juga berfungsi mengendalikan konsumsi, mengawasi peredaran, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan cukai menjadi penting. Sebab, sebagian penerimaan cukai hasil tembakau dikembalikan kepada daerah untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum.(ysp)
