Wabup Subang Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Nasib Penggarap Tambak di Pantura

SUBANG-Nasib 512 penggarap tambak menjadi salah satu perhatian dalam rencana revitalisasi kawasan tambak di Pantura Kabupaten Subang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang meminta agar program strategis nasional (PSN) tersebut tidak hanya berorientasi pada pemulihan kawasan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi atau Kang Akur, saat berdiskusi dengan Tim Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia terkait rencana revitalisasi tambak Pantura di Ruang Rapat Bupati I, Senin (16/11/2026).
Dalam rencana tersebut, revitalisasi akan mencakup lahan seluas 1.465,99 hektare yang tersebar di tiga kecamatan dan enam desa. Kawasan itu melibatkan 512 penggarap yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan. Program tersebut juga diproyeksikan menyerap sedikitnya 7.500 tenaga kerja melalui kegiatan konstruksi dan restorasi mangrove di seluruh kawasan.
Kang Akur menyatakan, Pemkab Subang pada prinsipnya mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun, ia mengingatkan agar proses revitalisasi memperhatikan kondisi sosial masyarakat, terutama para penggarap yang terdampak langsung oleh perubahan pengelolaan kawasan tambak.
“Jangan sampai program pembangunan justru memunculkan persoalan ekonomi dan sosial baru,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur dari luas kawasan yang berhasil dipulihkan maupun infrastruktur yang dibangun. Program tersebut juga harus memastikan masyarakat lokal tetap memiliki ruang untuk bekerja dan memperoleh manfaat ekonomi.
Karena itu, ia mendorong agar masyarakat setempat dilibatkan secara langsung dalam berbagai tahapan program, termasuk melalui pembukaan peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga ikut merasakan manfaat dari pelaksanaan revitalisasi.
“Kami dorong agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi pihak terdampak, tetapi juga dilibatkan dalam peluang ekonomi dari program ini,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan bersama.
“Sinergi dan komunikasi harus terjalin dengan baik, agar laukna beunang caina herang. Semua dapat solusi terbaik hingga nanti PSN dapat dijalankan di Kabupaten Subang dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Herbert Marpaung menjelaskan, diskusi tersebut bertujuan membangun dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, terhadap pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura.
Menurutnya, dukungan dan keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar tujuan program dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan sosial di wilayah terdampak.
“Harus mendapat dukungan dari Bapak/Ibu semua, agar apa yang menjadi tujuan program ini terlaksana dengan baik tanpa persoalan sosial,” jelas Herbert.
Pemkab Subang berharap rencana revitalisasi tambak Pantura dapat berjalan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemulihan lingkungan, kepentingan pembangunan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. (cdp/ysp)
