Anggota DPRD Jawa Barat Andhika Soroti Dampak Industri, Warga Jangan Hanya Jadi Penonton
BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, menyoroti dampak pertumbuhan kawasan industri terhadap masyarakat dan infrastruktur di Jawa Barat. Menurutnya, pesatnya investasi harus diikuti peningkatan kesejahteraan warga sekitar serta tanggung jawab terhadap infrastruktur yang terdampak aktivitas industri.
Andhika menilai keberadaan industri tidak boleh hanya dilihat dari besarnya investasi dan banyaknya perusahaan yang berdiri. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana pertumbuhan industri memberikan dampak nyata terhadap masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Pertumbuhan industri harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar. Jangan sampai industrinya maju, investasinya besar, tetapi masyarakat lokal justru hanya menjadi penonton,” ujar Andhika, Senin (21/9/2026).
Menurut politisi Gerindra tersebut, masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dari manfaat pertumbuhan industri. Pemerintah bersama dunia usaha perlu memastikan warga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja industri.
“Yang kita dorong bukan hanya bagaimana investasi masuk, tetapi bagaimana masyarakat kita disiapkan agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang tersedia. Pelatihan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri,” katanya.
Ia menyebut persoalan tersebut penting karena kawasan industri di Jawa Barat terus berkembang, khususnya di Bekasi, Karawang, Purwakarta hingga Subang.
Namun, pertumbuhan industri juga harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur. Aktivitas kendaraan berat yang melayani kebutuhan industri, misalnya, harus diantisipasi agar tidak semakin membebani jalan yang juga digunakan masyarakat.
Persoalan tersebut salah satunya terlihat di ruas Jalan Badami–Loji, Kabupaten Karawang, yang mengalami kerusakan dan menjadi perhatian masyarakat karena kerap dilintasi truk operasional industri. Persoalan tersebut bahkan memicu aksi demonstrasi warga pada 15 September 2026.
“Industri tentu kita dukung karena memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Tetapi jangan sampai beban dari aktivitas industri justru sepenuhnya ditanggung pemerintah dan masyarakat,” ujar Andhika.
Menurutnya, persoalan kerusakan jalan tidak cukup hanya diselesaikan dengan memperbaiki ruas yang rusak. Pemerintah juga perlu mengatur sistem transportasi industri agar kendaraan berat tidak terus menggunakan jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
“Kalau jalan umum digunakan terus-menerus oleh kendaraan dengan beban yang besar, tentu daya tahan infrastrukturnya harus diperhitungkan. Jangan sampai jalan diperbaiki hari ini, kemudian rusak kembali karena pola lalu lintas kendaraan industrinya tidak berubah,” katanya.
Andhika mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi melakukan pemetaan terhadap jalur-jalur yang menjadi lintasan utama kendaraan industri. Jalur tersebut perlu disesuaikan dengan kapasitas jalan, kelas jalan, beban kendaraan serta kondisi permukiman masyarakat.
Ia juga mendorong adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur publik, tetapi perusahaan juga perlu memastikan aktivitas bisnisnya tidak memberikan beban yang tidak proporsional terhadap fasilitas umum.
Perkembangan di Badami–Loji sendiri menunjukkan pemerintah mulai mendorong skema penyelesaian yang lebih permanen. Pemprov Jabar menawarkan opsi agar perusahaan membangun jalan khusus untuk kendaraan operasionalnya atau berkolaborasi membangun jalan dengan standar lebih tinggi. Pemprov juga merencanakan pembangunan jembatan khusus kendaraan industri.
Andhika menilai persoalan Badami–Loji harus menjadi evaluasi bagi pengembangan kawasan industri di wilayah Jawa Barat lainnya, termasuk Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang.
“Jangan sampai kita membangun industri terlebih dahulu, tetapi akses jalannya baru dipikirkan setelah muncul masalah. Infrastruktur harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal ketika sebuah kawasan industri dikembangkan,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Andhika mendorong pola kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perusahaan dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja lokal. Sekolah kejuruan, balai latihan kerja dan lembaga pelatihan, kata dia, perlu diarahkan agar lulusannya memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan dunia industri.
Ia menegaskan pembangunan industri harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan infrastruktur.
“Jangan sampai masyarakat menerima dampak negatifnya seperti kemacetan, jalan rusak dan persoalan lingkungan, sementara manfaat ekonominya belum dirasakan secara maksimal oleh warga sekitar,” tegasnya.
“Industri dan masyarakat harus tumbuh bersama. Kalau industri maju, maka masyarakat di sekitarnya juga harus naik kelas dari sisi ekonomi, keterampilan dan kesejahteraan,” pungkas Andhika.(hdi/ysp)
