Dishub Bandung Barat Akui Jalan Kabupaten Belum Sepenuhnya Terang
PASUNDANEKSPRES.ID - Program Bandung Barat Caang yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat masih menghadapi tantangan besar. Hingga kini, kebutuhan lebih dari 10 ribu titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan kabupaten belum terpenuhi.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung Barat, Mochamad Ridwan Evi, mengatakan saat ini baru sekitar 5.000 titik PJU yang terpasang, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai lebih dari 15.000 titik.
"Untuk jalan kabupaten, kita masih membutuhkan lebih dari 10 ribu PJU. Sementara yang sudah terpasang baru sekitar 5 ribu titik," kata Ridwan saat dikonfirmasi, Minggu (19/7/2026).
Menurut Ridwan, seluruh ruas jalan kabupaten sebenarnya telah memiliki PJU. Namun jumlah lampu yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal di setiap ruas.
Sebagai contoh, satu ruas jalan yang membutuhkan sekitar 150 titik lampu baru memiliki 20 hingga 30 titik. Begitu pula ruas lain yang membutuhkan 50 hingga 100 titik, sebagian besar baru terpenuhi sebagian kecil.
"Jadi bukan berarti ada ruas jalan kabupaten yang sama sekali tidak memiliki PJU. Yang belum terpenuhi adalah kebutuhan titik lampunya di sepanjang ruas jalan tersebut," ujarnya.
Kondisi tersebut membuat masyarakat masih menjumpai sejumlah titik gelap meski ruas jalan itu telah dilengkapi fasilitas penerangan.
Selain kekurangan jumlah PJU, Dishub juga masih menghadapi persoalan pemeliharaan. Laporan lampu mati maupun kerusakan rutin diterima melalui patroli lapangan dan pengaduan masyarakat.
Perbaikan dilakukan dengan dua skema. PJU yang masih dalam masa garansi menjadi tanggung jawab penyedia, sedangkan lampu yang masa garansinya telah berakhir diperbaiki menggunakan anggaran pemerintah daerah.
"Kalau yang memang sudah tidak garansi, kita laksanakan perbaikan hingga penggantiannya," katanya.
Ridwan menambahkan, kerusakan tidak selalu disebabkan faktor teknis. Di kawasan Maribaya, misalnya, kabel jaringan PJU kerap putus akibat ulah kawanan monyet. Sementara di wilayah Cisarua dan kawasan selatan Bandung Barat, sejumlah jaringan rusak karena longsor dan pergeseran tanah.
Di sisi lain, kasus pencurian komponen PJU kini jauh berkurang. Hal itu seiring dihentikannya pembangunan PJU tenaga surya sejak 2023 yang sebelumnya rawan kehilangan aki dan komponen pendukung lainnya.
"Sekarang sejak 2023 kami sudah tidak melaksanakan lagi kegiatan PJU solar cell," ungkap Ridwan.
Meski demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama percepatan pembangunan PJU. Berbeda dengan pembangunan jalan yang dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), pembangunan PJU masih bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Bandung Barat.
Bantuan dari pemerintah pusat pun bersifat hibah dan tidak dapat diusulkan secara langsung oleh pemerintah daerah.
"Kami hanya bisa mengandalkan APBD Kabupaten Bandung Barat. Kalau hibah dari kementerian biasanya mereka yang datang menawarkan program," jelasnya.
Ke depan, kebutuhan PJU diperkirakan akan semakin besar. Selain ruas jalan kabupaten, Pemkab Bandung Barat mulai mendata kebutuhan penerangan di jalan desa yang selama ini belum masuk dalam basis data resmi. Artinya, angka kekurangan lebih dari 10 ribu titik PJU berpotensi bertambah setelah seluruh kebutuhan penerangan jalan desa dihitung.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Ridwan menegaskan program Bandung Barat Caang tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.(ijr/sep)
