Pekerja Pabrik Kapur Cipatat Didata, Pemprov Jawa Barat Fokus Pulihkan Lingkungan
BANDUNG BARAT-Pabrik Kapur Cipatat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusul dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri pengolahan kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Seiring dengan itu, Pemprov Jabar mulai mendata para pekerja di perusahaan-perusahaan pengolahan kapur sebagai bagian dari langkah penanganan dan evaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pendataan terhadap para pekerja dilakukan agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan penertiban aktivitas yang dinilai berdampak terhadap lingkungan.
Herman menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak akan membiarkan aktivitas eksploitasi yang terbukti menyebabkan pencemaran. "Pak Gubernur meminta agar kelestarian lingkungan menjadi prioritas. Jangan sampai terjadi eksploitasi yang kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan. Faktanya memang ada pencemaran lingkungan dan saat ini sedang kami tertibkan," ujar Herman saat ditemui dalam kegiatan penertiban bangunan liar di kawasan Tagog Apu, Bandung Barat, Selasa (21/7/2026).
Menurut Herman, pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan para pekerja yang terdampak. Saat ini Pemprov Jabar masih melakukan identifikasi untuk mengetahui jumlah pegawai serta kondisi mereka. "Nasib para pegawai juga harus diperhatikan. Saat ini kami sedang melakukan identifikasi dan pendataan. Nantinya akan kami carikan solusi terbaik agar kepentingan lingkungan tetap terjaga, namun hak-hak para pekerja juga tidak diabaikan," katanya.
Terkait sanksi terhadap perusahaan, Herman mengatakan pemerintah masih menunggu hasil koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. "Nanti kita lihat. Saat ini DLH Provinsi dan Disnaker masih berkoordinasi dengan Pemkab Bandung Barat untuk menentukan langkah selanjutnya," pungkasnya.(ijr/sep)
