Kadis DPMD KBB Pilih Irit Bicara, Warga Pertanyakan Kesiapan E-Voting Pilkades 2027
BANDUNG BARAT - Rencana penerapan E-Voting Pilkades 2027 oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai menuai pertanyaan dari masyarakat. Selain belum tersosialisasi secara luas, warga juga meragukan kesiapan penerapan sistem digital tersebut, terutama bagi pemilih lanjut usia (lansia) dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.
Sejumlah warga mengaku baru mengetahui adanya rencana Pilkades berbasis e-voting. Mereka mempertanyakan apakah pemerintah telah menghitung kesiapan infrastruktur, kualitas jaringan internet, keamanan sistem, hingga kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan perangkat elektronik saat memberikan hak pilih.
Salah seorang warga Bandung Barat, Dedi, menilai e-voting memang memiliki sisi positif karena berpotensi memangkas biaya penyelenggaraan Pilkades. Penggunaan sistem elektronik dinilai dapat mengurangi kebutuhan surat suara, logistik, hingga biaya operasional petugas di TPS.
Namun, menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya alasan penerapan e-voting apabila kesiapan masyarakat belum benar-benar matang. "Kalau dari sisi anggaran memang lebih hemat. Tapi jangan hanya mengejar efisiensi. Yang harus dipikirkan itu masyarakat, terutama orang tua yang belum paham teknologi," ujarnya.
Ia menilai kelompok lansia berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak apabila sistem diterapkan tanpa pendampingan yang memadai. "Kalau orang tua dipaksa menggunakan sistem elektronik tanpa dibimbing, mereka bisa kebingungan. Akhirnya proses memilih justru lebih lama," katanya.
Selain persoalan kemampuan penggunaan teknologi, Dedi juga menyoroti aspek keamanan sistem. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjamin bahwa e-voting benar-benar transparan dan tidak membuka celah manipulasi hasil pemungutan suara. "Yang paling penting masyarakat percaya terhadap hasilnya. Jangan sampai nanti muncul anggapan sistem bisa diutak-atik atau dimanipulasi karena semuanya berbasis elektronik," ucapnya.
Hal senada disampaikan Denis, pemilih muda yang menilai sistem e-voting relatif mudah digunakan oleh generasi muda. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak berlaku bagi seluruh pemilih. "Kalau anak muda mungkin tidak masalah. Tapi orang tua pasti ada yang kesulitan, mulai dari proses login sampai memahami cara menggunakan sistem," katanya.
Menurut Denis, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada digitalisasi, tetapi juga menyiapkan skema pelayanan bagi pemilih yang belum menguasai teknologi. "Kalau memang tetap memakai e-voting, harus ada petugas yang mendampingi di TPS. Jangan sampai hak pilih masyarakat terganggu hanya karena mereka tidak mengerti teknologi," ujarnya.
Minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai mekanisme e-voting juga menjadi sorotan. Warga berharap pemerintah tidak terburu-buru menerapkan sistem baru tanpa sosialisasi yang masif, simulasi kepada masyarakat, serta jaminan keamanan dan transparansi sistem.
Bagi warga, keberhasilan Pilkades bukan hanya diukur dari modernisasi teknologi atau efisiensi anggaran, melainkan dari terjaminnya hak setiap pemilih untuk memberikan suara secara mudah, aman, dan tanpa diskriminasi, termasuk bagi para lansia dan masyarakat yang belum melek digital.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dudi Supriadi saat dikonfirmasi terkait kesiapan e voting memilih irit bicara. "Lagi persiapan, nanti saja masih lama 2027," ujarnya.
Terkait sosialisasi E-Voting Pilkades 2027 mendatang, pihaknya masih menunggu arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. "Nanti, belum ada arahan," singkat Dudi menandaskan.(ijr/sep)
