Asep Purwa: Tidak Ada Keterbukaan Sejak Awal, Kritisi DPRD Jabar Tidak Vokal
PASUNDANEKSPRES.ID - Aktivis Bela Negara Purwakarta, Dr. Srie Muldrianto, M.Pd., akrab disapa Asep Purwa, mengatakan, peresmian atau peletakan batu pertama pada rencana pembangunan Data Center AI di Jatiluhur Purwakarta menuai pro dan kontra.
"Kehadiran Gubernur yang sedang viral dan naik daun di Indonesia mungkin menjadi daya tarik tersendiri. Gaya komunikasi dan seringnya KDM bermain konten menambah rasa ketertarikan orang untuk turut berkomentar," kata Asep Purwa kepada koran ini, Kamis (1/10/2026).
Hal yang menarik, sambungnya, mungkin terkait bagaimana ketika KDM dapat menemukan momentum untuk tampil dan terus jadi pembicaraan banyak orang.
"Tapi terlepas dari itu semua, yang patut menjadi perhatian kita adalah tentang data center AI BDx itu apa? Ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu? Jujur, saya bukan orang yang paham tetapi apapun proyek yang dibangun oleh siapapun perlu diketahui apa, mengapa, dan bagaimana?" ujarnya.
Semua orang, sambungnya, tentu sepakat bahwa kemandirian atau kedaulatan data Indonesia itu penting.
"Tapi apakah betul ini tujuan pokoknya? Ini perlu dibahas dan dijawab para ahli. Ini adalah proyek swasta, CEO dari BDx kalau tidak salah Mayank Srivastava, berkebangsaan India berbasis di Singapura," ucap Asep Purwa.
Pertanyaan berikutnya, kata dia, sepenting apa pusat data AI ini dibanding kebutuhan riil bagi masyarakat Purwakarta dan sekitarnya. Hal ini juga yang menjadi kritik para ahli dan kritikus Jawa-Barat.
"Masalahnya tidak ada keterbukaan dari proyek ini sejak awal, baik dengan para akhli, legislatif, maupun masyarakat umum padahal mungkin dampaknya akan sangat besar," katanya menambahkan.
Asep Purwa Menyebutkan Kebiasaan KDM
Asep Purwa menyebutkan, kebiasaan KDM yang senang tampil sendirian dan kurangnya melibatkan partisipasi masyarakat menjadikan masalah ini semakin runyam.
Secara ekonomi, lanjut dia, mungkin saja akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purwakarta atau Jawa Barat.
"Akan tetapi dalam jangka panjang kita belum menghitungnya secara presisi karena belum turunnya Amdal atau analisis dampak lingkungan. Terbukti saat ini proses pembangunannya dihentikan sementara," ujarnya.
Jika ini tidak dikelola dengan baik, kata Asep Purwa, maka akan berdampak pada kelanjutan proyek besar BDx.
"Di sisi lain, KDM sering lupa dan kadang terlalu berani mengambil resiko demi popularitas, ini kebiasaan kedua dia," ucapnya.
"Kritik saya tujukan kepada DPRD Jawa Barat yang belum melakukan fungsi pengawasan dan kontrol secara optimal. Fungsi ini perlu lebih diaktifkan hingga KDM tidak semena-mena dalam mengambil sebuah keputusan," katanya menambahkan.
Asep Purwa menegaskan, mesti diingat bahwa negara ini negara demokrasi yang ditandai dengan adanya peran partisipasi publik dan keterbukaan.
"Ini kan aneh DPRD nya tidak vokal hanya ada satu dua yang bersuara?" ujarnya.
Selaku warga Purwakarta yang mengandalkan sumber air bersih dan pertanian sekarang ini juga belum dinikmati secara optimal oleh warga Purwakarta.
"Eh sekarang jutaan kubik air mau digunakan untuk kepentingan pusat data AI," ucap Asep Purwa.
"Ini perlu jelas dulu dibuktikan ada kajian Amdal-nya terlebih dahulu dan ada komunikasi secara terbuka baik dengan para akhli maupun legislatif," katanya menutup.(add/ysp)
