DPRD Subang Kawal Program Bedah Rumah 1.372 Unit, Awasi Ketepatan Sasaran hingga Penggunaan Anggaran

PASUNDANEKSPRES.ID – DPRD Subang memastikan akan mengawasi pelaksanaan 1.372 program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Subang. Pengawasan diarahkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pembangunan sesuai kualitas yang ditetapkan, serta anggaran dan material digunakan sesuai peruntukan.

Anggota DPRD Subang Fraksi Gerindra, Zennieta Frara, mengatakan besarnya alokasi bantuan harus diikuti pengawasan yang serius. DPRD tidak ingin program yang ditujukan bagi masyarakat membutuhkan hanya berorientasi pada jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan penerima.

“Sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang, saya memandang bahwa program bantuan rumah tidak layak huni ini merupakan langkah yang sangat baik dan harus kita dukung bersama. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan pengawasan yang serius agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Zennieta.

Menurutnya, ada tiga hal utama yang menjadi fokus pengawasan DPRD. Pertama, memastikan penerima bantuan sesuai dengan kriteria berdasarkan kondisi rumah dan tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kedua, melakukan monitoring secara berkala, mulai dari proses pendataan, pelaksanaan pembangunan, hingga rumah tersebut benar-benar layak dihuni,” ungkapnya.

Ketiga, penggunaan anggaran dan material bangunan harus sesuai peruntukan. Zennieta menegaskan tidak boleh ada pungutan liar, pemotongan bantuan maupun bentuk penyelewengan lainnya.

DPRD Subang Mendorong Koordinasi Antara Pemerintah Daerah

DPRD Subang juga akan mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, pemerintah desa dan pihak pelaksana agar setiap tahapan program dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Kami juga akan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pemerintah desa, serta pihak pelaksana agar setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Masyarakat pun harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program ini,” tegasnya.

Zennieta menilai keberhasilan program bedah rumah tidak semata-mata dilihat dari jumlah unit yang mendapatkan bantuan. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah perubahan kondisi kehidupan penerima manfaat setelah rumah diperbaiki.

“Bagi kami, keberhasilan program ini bukan sekadar berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya bisa tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak huni,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar program yang ditujukan untuk membantu masyarakat tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

“Jangan sampai program yang tujuannya membantu rakyat justru dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

DPRD Kabupaten Subang memastikan fungsi pengawasan akan dijalankan secara objektif dan bertanggung jawab agar bantuan pemerintah diterima masyarakat sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.

“Karena itu, kami di DPRD Kabupaten Subang akan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bertanggung jawab, demi memastikan bantuan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. 

Program BSPS di Kabupaten Subang pada 2026 mendapat alokasi 1.372 unit. Jumlah tersebut meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 250 unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program tersebut merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat meninjau calon penerima bantuan di Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Senin (5/10/2026) malam, Maruarar menyebut 1.372 unit bantuan tersebut tersebar di 18 kecamatan dan 35 desa. Khusus Kecamatan Pagaden, alokasi BSPS mencapai 38 unit rumah.

“Program bedah rumah sebanyak 1.372 unit untuk Subang. Ayo kita gaspol!” ujar Maruarar.

Maruarar menegaskan pelaksanaan program harus mengutamakan ketepatan sasaran, transparansi anggaran, serta kualitas pembangunan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada masyarakat penerima bantuan.

Untuk menjaga transparansi pengadaan material, Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat. Dalam simulasi PTT di Desa Gambarsari, dua toko bangunan, yakni TB Almira Utama Jaya dan TB Sumber Rejeki, mengikuti proses pemilihan penyedia material.

Dari proses tersebut diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp12.186.000 atau 5,35 persen dari total pagu Rp227.750.000. TB Almira Utama Jaya kemudian terpilih sebagai penyedia material untuk kebutuhan pembangunan rumah.

“Program ini adalah program untuk rakyat. Karena itu harus transparan, terbuka dan tidak dipungut biaya apa pun. Sisa efisiensi anggaran akan kami kembalikan kepada rakyat untuk menjadi bantuan kembali,” kata Maruarar.

Pelaksanaan bedah rumah dijadwalkan berlangsung mulai 7 Oktober hingga 7 Desember 2026. Maruarar meminta pengerjaan dapat dimulai lebih cepat agar masyarakat segera merasakan manfaat program tersebut.

Ia juga meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan bantuan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, warga diminta mendokumentasikan dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

“Saya minta ketika ada pelanggaran dalam pelaksanaannya harap difoto dan divideo serta laporkan, karena ini adalah program strategis Presiden Prabowo yang menyentuh langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi yang akrab disapa Kang Rey mengatakan rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, terlebih Kabupaten Subang saat ini terus berkembang.

“Kebutuhan akan rumah yang layak dan terjangkau adalah kebutuhan dasar masyarakat, terlebih saat ini Kabupaten Subang sedang berkembang, harus diikuti dengan tersedianya hunian yang layak dan terjangkau,” tuturnya.

Kang Rey mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menyambut baik kolaborasi dengan Kementerian PKP dan mengapresiasi peningkatan jumlah bantuan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pemda Subang menyambut baik kolaborasi ini, dan berharap informasi ini dapat disebarluaskan. 1.372 rutilahu diperbaiki, dibantu Pak Presiden dan Pak Menteri. Prestasi dan baru kali ini mendapat bantuan sebesar ini,” paparnya.

Ia menegaskan Pemkab Subang mendukung pelaksanaan program tersebut agar berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di Kabupaten Subang masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait tempat tinggal layak. Dengan bantuan dari Kementerian PKP membantu Pemerintah Daerah, sehingga kami bisa fokus pada sarana yang lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendukung agar program berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Kang Rey.(cdp/sep/ysp)