Peringati HUT ke-81 RI, Anggota DPRD Jabar Andhika Serukan Pembangunan Merata hingga Pelosok Jabar
PASUNDANEKSPRES.ID - Memasuki usia ke-81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan Jawa Barat dinilai tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di pusat-pusat perkotaan. Kemerdekaan, menurut Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Andhika Surya Gumilar, S.T., harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok desa.
Andhika mendorong agar momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat pemerataan pembangunan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Dorongan tersebut relevan dengan sejumlah persoalan pembangunan Jawa Barat yang hingga kini masih membutuhkan perhatian. Dalam dokumen arah pembangunan Jawa Barat, isu kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, infrastruktur serta pemerataan pelayanan dasar masih menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.
Menurut Andhika, kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga sebagai kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kehidupan yang layak.
“Semangat kemerdekaan harus kita terjemahkan dalam bentuk pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai ada wilayah yang berkembang sangat cepat, sementara daerah lainnya masih tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur,” ujar Andhika kepada Pasundan Ekspres, Selasa(18/8/2026).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Subang, Sumedang dan Majalengka, Andhika menilai pemerataan menjadi pekerjaan penting pemerintah Jawa Barat ke depan. Profil DPRD Jawa Barat mencatat Andhika merupakan anggota Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Salah satu persoalan yang selama ini menjadi perhatian Andhika adalah ketimpangan akses pendidikan menengah di Jawa Barat.
Sebelumnya, ia menyoroti masih adanya kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK serta banyak kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah negeri. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat anak-anak di wilayah pedesaan dan pinggiran menghadapi hambatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan.
“Pendidikan adalah fondasi kemerdekaan. Anak-anak di daerah harus mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak di perkotaan. Jangan sampai masa depan seorang anak ditentukan hanya karena tempat tinggalnya jauh dari sekolah negeri,” tegasnya.
Menurutnya, pemerataan pendidikan juga tidak berhenti pada pembangunan gedung sekolah. Pemerintah harus memastikan ketersediaan guru, kualitas pembelajaran, sarana pendukung dan akses transportasi bagi peserta didik.
Andhika juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Jalan, jembatan, irigasi, air bersih hingga fasilitas publik menurutnya bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan bagian dari upaya membuka akses ekonomi masyarakat.
Arah pembangunan Jawa Barat sendiri menempatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi serta sarana air bersih sebagai bagian dari kebutuhan pelayanan publik yang harus diperkuat.
“Jalan yang baik berarti membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Begitu juga irigasi bagi petani dan sarana air bersih bagi masyarakat. Jadi pembangunan harus dilihat dari manfaatnya, bukan hanya berapa banyak proyek yang dibangun,” katanya.
Ia berharap pembangunan ke depan semakin memperhatikan wilayah-wilayah yang selama ini belum menjadi pusat pertumbuhan.
Selain pembangunan fisik, Andhika mengingatkan bahwa pemerataan kesejahteraan harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.
Data Pemprov Jawa Barat mencatat tingkat kemiskinan Jabar pada 2025 berada di angka 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa. Pemerintah juga terus mendorong pengurangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan, perlindungan sosial, akses kesehatan, pangan dan pemberdayaan ekonomi.
Karena itu, menurut Andhika, masyarakat harus diberikan ruang yang lebih besar untuk tumbuh secara ekonomi melalui UMKM, pertanian, ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja.
“Pembangunan harus membuat masyarakat semakin berdaya. Bukan hanya membangun infrastrukturnya, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan pembangunan tersebut menjadi sumber kesejahteraan,” ujarnya.
Ia menegaskan, usia 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.
“Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat di pelosok sekalipun bisa merasakan negara hadir. Anak-anaknya bisa sekolah, jalannya baik, pelayanan kesehatannya mudah, ekonominya bergerak dan masyarakatnya punya masa depan,” pungkas Andhika. (hdi/ysp)
