Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

PASUNDANEKSPRES.ID – Polemik keberadaan industri kendaraan listrik PT BYD Auto Indonesia di Kabupaten Subang terus menjadi perhatian publik. Persoalan yang mencuat setelah inspeksi mendadak (sidak) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap perusahaan pengelola limbah di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, pada September 2026, kini berkembang pada isu perizinan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga hubungan industri dengan pemerintah daerah.
Persoalan tersebut bermula pada 21 September 2026, ketika Dedi Mulyadi menemukan lokasi penampungan dan pengelolaan limbah industri seluas sekitar 11 hektare di Desa Cimayasari yang dikelola PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM).
Dalam sidak tersebut, Dedi mempertanyakan kelengkapan dokumen perizinan perusahaan. Pihak pengelola di lapangan tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta. Melalui komunikasi dengan pemilik perusahaan, diketahui bahwa proses perizinan masih dalam tahap pengurusan.
Pada 1 Oktober 2026, DPRD Kabupaten Subang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur masyarakat melakukan pemeriksaan ke lokasi PT CMM. Setelah pemeriksaan tersebut, aktivitas perusahaan dihentikan sementara dan lokasi dilakukan penyegelan. PT CMM diketahui merupakan salah satu vendor yang berkaitan dengan pengelolaan limbah PT BYD Auto Indonesia.
Penyerapan tTenaga Kerja Lokal PT BYD
Persoalan kemudian berkembang pada tuntutan penyerapan tenaga kerja lokal. Pada 27 Oktober 2026, Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Subang. Mereka menyampaikan dua persoalan utama, yakni optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal oleh PT BYD beserta mitra dan vendornya serta evaluasi terhadap persoalan perizinan PT CMM.
Sehari berselang, Rabu (28/10/2026), FMSB melanjutkan aksi ke kawasan PT BYD Auto Indonesia. Massa meminta agar keberadaan investasi di Kabupaten Subang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama melalui kesempatan kerja.
Polemik tersebut turut mendapat perhatian pemerintah pusat. Pada 30 Oktober 2026, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan telah menerima informasi mengenai aksi masyarakat di kawasan BYD Subang. Ia menyebut persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan penyamaan persepsi antara pihak industri dan masyarakat.
Menurut Sarmuji, terkadang perusahaan merasa telah memberikan kesempatan kerja yang cukup bagi masyarakat lokal, sementara masyarakat memiliki pandangan berbeda. Karena itu, perbedaan perspektif tersebut perlu dipertemukan melalui penjelasan yang terbuka.
Dalam kunjungannya ke fasilitas manufaktur BYD di Subang pada 13 November 2026, Sarmuji menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diperiksanya, sekitar 80 persen tenaga kerja BYD berasal dari Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 30 persen di antaranya merupakan warga Kabupaten Subang.
Jumlah karyawan BYD saat ini disebut mencapai sekitar 6.000 orang dan diproyeksikan meningkat seiring pengembangan kapasitas produksi. Kebutuhan tenaga kerja bahkan diperkirakan dapat mencapai 20.000 orang. Sarmuji menilai komposisi penyerapan tenaga kerja tersebut sudah cukup adil, meskipun ia tetap mendorong peningkatan keterampilan masyarakat Subang agar semakin banyak yang memenuhi kualifikasi kebutuhan industri.
Selain persoalan tenaga kerja, Sarmuji juga mendorong BYD meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), memperbesar realisasi investasi, serta mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
"Yang pertama komitmen investasi, yang kedua komitmen untuk penggunaan barang dalam negeri dalam hal ini menggandeng perusahaan-perusahaan khususnya menengah untuk mensuplai komponen-komponen pabrik BYD. Yang ketiga adalah komitmen untuk peningkatan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal," kata Sarmuji saat mengunjungi fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Menanggapi perkembangan tersebut, Pengamat Sosial Ulul Fahmi Fauzy, S.Hum., mengatakan polemik BYD di Subang perlu dilihat secara objektif dan tidak hanya dipahami sebagai persoalan demonstrasi masyarakat atau tuntutan penyerapan tenaga kerja.
Menurut Ulul, salah satu faktor pemantik munculnya polemik adalah persoalan perusahaan di Desa Cimayasari yang berkaitan dengan rantai kegiatan industri BYD. Ia menilai, ketika perusahaan yang menjadi vendor industri besar diduga menjalankan aktivitas tanpa kelengkapan perizinan yang dipersyaratkan, persoalan tersebut juga menyangkut fungsi pengawasan pemerintah daerah.
"Faktor pemantik yang harus dilihat secara objektif adalah keberadaan salah satu perusahaan di Cimayasari. Ketika persoalan perizinannya mencuat, itu kemudian menjadi perhatian publik. Ada persoalan yang menyangkut marwah pemerintah daerah," ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Ulul juga mempertanyakan hubungan kerja PT BYD dengan PT CMM setelah persoalan perizinan perusahaan tersebut menjadi perhatian publik.
"Ini juga menjadi pertanyaan. Mengapa PT BYD masih memelihara atau mempertahankan hubungan dengan perusahaan yang persoalan perizinannya menjadi perhatian publik? Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang semakin luas di masyarakat," katanya.
Menurutnya, persoalan yang berkembang tidak boleh disederhanakan seolah-olah seluruh polemik hanya disebabkan oleh tuntutan masyarakat terhadap perusahaan. Sebab, terdapat persoalan lain yang perlu diperhatikan, yakni kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab perusahaan, serta fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas investasi.
Di sisi lain, Ulul mengingatkan agar tuntutan FMSB dan respons perusahaan juga dilihat secara objektif. Ia menyebut persoalan penyerapan tenaga kerja lokal berbeda dengan persoalan legalitas dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan. Keduanya perlu dibahas secara proporsional.
Ulul mempertanyakan mengapa persoalan tersebut tidak segera diarahkan pada forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pihak terkait.
"Harus ada objektivitas. Kenapa tidak dilakukan FGD? Duduk bersama antara pemerintah daerah, DPRD, pihak BYD, vendor, masyarakat, dan unsur lainnya. Dengan begitu, persoalan bisa dibedah satu per satu berdasarkan data dan fakta," ungkapnya.
Ia menilai forum dialog diperlukan untuk mempertemukan informasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Persoalan perizinan PT CMM, menurutnya, perlu dijelaskan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.(hdi/ysp)
