POSPERA Pertanyakan Data Tenaga Kerja Asing di Proyek Data Center Jatiluhur
PASUNDANEKSPRES.ID – Pembangunan pusat data (data center) berbasis Artificial Intelligence (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menjadi perhatian Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA). Organisasi tersebut mempertanyakan transparansi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek investasi yang dikembangkan BDx tersebut.
Sorotan itu muncul setelah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Purwakarta disebut belum menerima laporan atau data mengenai jumlah TKA yang dipekerjakan dalam proyek tersebut.
Ketua POSPERA, Sutisna Sonjaya, mengatakan pemerintah dan perusahaan perlu memberikan kejelasan mengenai penggunaan TKA, termasuk jumlah, jabatan, keahlian, serta pemenuhan persyaratan administrasinya.
"Kami mempertanyakan apakah dalam pembangunan data center tersebut menggunakan tenaga kerja asing atau tidak. Kalau memang menggunakan TKA, berapa jumlahnya, apa jabatan dan keahliannya, serta apakah seluruh administrasi dan perizinannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Sutisna.
Menurutnya, penggunaan TKA tidak dilarang selama memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk persyaratan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Karena itu, ia meminta perusahaan terbuka mengenai komposisi tenaga kerja yang dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut.
POSPERA Mendorong Disnaker Purwakarta
POSPERA juga mendorong Disnaker Purwakarta meningkatkan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Sutisna menilai pemerintah daerah perlu mengetahui aktivitas ketenagakerjaan di setiap proyek investasi yang berjalan di wilayahnya.
"Kami tidak antiinvestasi dan tidak mempersoalkan kehadiran investor. Namun, investasi harus berjalan secara transparan dan taat aturan. Jangan sampai ada persoalan ketenagakerjaan yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah," katanya.
POSPERA meminta BDx memberikan penjelasan mengenai ada atau tidaknya penggunaan TKA beserta jumlah dan posisi pekerjaan yang ditempati. Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal perkembangan proyek, terutama terkait kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.(mas/ysp)
