Solar Subsidi Sulit Didapat, Anggota DPRD Penambahan SPBN di Pantura Subang

PASUNDANEKSPRES.ID - Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi menjadi kendala bagi nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Subang, Jawa Barat. 

Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani pemerintah daerah, terutama ketika nelayan tengah memasuki masa panen ikan, tetapi terkendala pasokan bahan bakar untuk melaut.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang, H. Adik, menilai persoalan tersebut membutuhkan langkah konkret, mulai dari koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina hingga penambahan fasilitas penyaluran BBM bersubsidi yang secara khusus diperuntukkan bagi nelayan.

Menurut H. Adik, keluhan mengenai sulitnya memperoleh BBM bersubsidi telah disampaikan oleh sejumlah nelayan di wilayah Pantura Subang. 

Berdasarkan konfirmasi yang pernah dilakukannya kepada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), terdapat informasi mengenai pengurangan kuota BBM dari Pertamina.

“Persoalan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan para nelayan. Saya juga pernah mengonfirmasi langsung kepada sejumlah SPBU dan SPDN, dan memang terdapat pengurangan kuota BBM dari Pertamina. Kondisi seperti ini biasanya terjadi menjelang akhir tahun, terutama pada Oktober, November, hingga Desember,” ujar H. Adik.

Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan dan pendapatan masyarakat pesisir. Ketika pasokan BBM sulit diperoleh, sebagian nelayan terpaksa tidak melaut meskipun peluang mendapatkan hasil tangkapan sedang terbuka.

Padahal, kata H. Adik, momentum panen ikan seharusnya dapat dimanfaatkan nelayan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Karena itu, persoalan ketersediaan BBM tidak hanya berkaitan dengan distribusi energi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

H. Adik mendorong Pemerintah Kabupaten Subang agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pertamina untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi nelayan di lapangan.

Menurut dia, komunikasi dengan instansi terkait diperlukan untuk mencari solusi atas keterbatasan pasokan, termasuk mendorong kebijakan khusus yang memungkinkan kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi sesuai ketentuan.

“Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi konkret. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pertamina, untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi para nelayan di lapangan,” kata H. Adik.

Selain persoalan kuota, H. Adik juga menyoroti keterbatasan fasilitas penyaluran BBM khusus nelayan di sepanjang pesisir Kabupaten Subang. Wilayah Pantura Subang memiliki sejumlah kawasan nelayan dengan kebutuhan bahan bakar yang harus ditunjang oleh sarana distribusi yang memadai.

Ia menyebut KUD Mina Pajar Sidik di Blanakan sebagai salah satu fasilitas yang diketahui melayani kebutuhan BBM nelayan. Namun, menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kebutuhan fasilitas serupa di kawasan pesisir lainnya, termasuk Muara dan Cilamaya Girang.

H. Adik menyebut, keneradaan fasilitas penyaluran BBM khusus nelayan dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bakar yang dibutuhkan untuk melaut. Dengan fasilitas yang lebih dekat, nelayan diharapkan tidak terus bergantung pada ketersediaan BBM di SPBU umum.

H. Adik pun mendorong pemerintah daerah bersama dinas terkait dan Pertamina untuk mengusulkan pembangunan atau penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Diesel untuk Nelayan (SPDN), maupun fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di lapangan.

“Pemerintah daerah perlu mengusulkan penambahan fasilitas penyaluran BBM khusus nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Bupati harus berkoordinasi dengan instansi berwenang agar kebutuhan nelayan di berbagai wilayah pesisir dapat terakomodasi,” ungkapnya.

Ia berharap, penambahan fasilitas tersebut dapat membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih mudah dijangkau dan tepat sasaran. Dengan demikian, distribusi BBM untuk nelayan dapat dikelola sesuai peruntukannya tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat pengguna BBM di sektor lainnya.

H. Adik menegaskan, persoalan BBM bersubsidi bagi nelayan perlu ditangani melalui dua langkah yang berjalan beriringan, yakni memastikan ketersediaan pasokan dalam jangka pendek dan memperluas fasilitas distribusi dalam jangka panjang.

"Langkah ini penting agar nelayan di Pantura Subang dapat kembali melaut secara optimal, terutama ketika musim tangkapan ikan sedang berlangsung. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya merespons keluhan yang muncul, tetapi juga mendorong solusi berkelanjutan untuk mendukung produktivitas nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir," tegasnya. 

Kurangnya Pasokan Solar di SPBU

Dinas Perikanan Telusuri Penyebab Kelangkaan BBM
Dinas Perikanan Subang menyoroti dugaan kurangnya pasokan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menyusul keluhan ratusan nelayan di Muara Ciasem, Kecamatan Blanakan, yang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Dinas meminta persoalan tersebut ditelusuri agar penyebab kelangkaan diketahui dan kebutuhan solar nelayan dapat ditangani secara tepat.

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda Dinas Perikanan Kabupaten Subang, Tedi, mengaku baru mengetahui adanya dugaan kekurangan pasokan solar di tingkat SPBU.

“Kayanya pasokan SPBU kurang,” ujar Tedi saat dihubungi wartawan Pasundan Ekspres, Senin (12/10/2026).

Menurut Tedi, penyebab kelangkaan tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu. Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah apakah pasokan dari Pertamina ke SPBU memang mengalami kekurangan atau terdapat persoalan lain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurutnya, apabila stok di SPBU sebenarnya tersedia dan tidak mengalami kekurangan, penyebab keluhan nelayan perlu ditelusuri lebih lanjut agar penanganannya tepat sasaran.

Tedi menjelaskan, kebutuhan solar setiap nelayan berbeda-beda, bergantung pada kapasitas mesin dan kebutuhan operasional kapal yang digunakan untuk melaut.

Dalam sebulan, kebutuhan solar untuk satu kapal bisa mencapai ratusan liter. Bahkan, terdapat nelayan yang membutuhkan hingga sekitar 1.000 liter per bulan.

“Satu bulan ada yang 500 liter, ada juga yang 1.000 liter. Tergantung mesin kapalnya,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Tedi menyarankan agar para nelayan terlebih dahulu berunding untuk menghimpun kebutuhan solar secara nyata. Data tersebut kemudian dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan kepada pihak terkait, termasuk BPH Migas atau Pertamina.

“Berunding dulu sama nelayan, semacam permohonan ke pihak BPH Migas atau Pertamina. Kenapa kurang, harus tahu. Paling mengajukan permohonan supaya ditambah dan dilancarkan,” katanya.

Tedi juga mengingatkan bahwa solar bersubsidi tidak hanya digunakan oleh nelayan, tetapi juga diperuntukkan bagi kelompok pengguna lain yang memenuhi ketentuan. Karena itu, kebutuhan nelayan perlu disampaikan melalui mekanisme pengajuan yang sesuai agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi pasokan.(cdp/hdi/ysp)