Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

PASUNDANEKSPRES.ID - Warga Desa Pasirangin, Kecamatan Darangdan, menyatakan sikap menolak atas rencana pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes yang disebut-sebut akan menggunakan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik warga.
Terlebih, warga juga merasa tidak dilibatkan pada saat proses musyawarah maupun saat pengambilan keputusannya. Penolakan warga ini ditunjukkan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Pasirangin, Minggu (15/11/2026).
Penolakan juga disampaikan secara tertulis melalui surat pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Pasirangin Peduli (AMPP), tanggal 14 November 2026, yang ditujukan kepada Kepala Desa Pasirangin.
Dalam surat itu, warga RT 05, 12, 13, dan 14 yang berada di wilayah RW 04 dan RW 08 menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan gedung KDKMP di atas lahan pemakaman umum warga.
Tokoh pemuda setempat, Hoerudin, mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah desa yang dinilai tidak melibatkan warga secara maksimal.
Bentuk Kekecewaan Warga Pasirangin
"Demo hari ini merupakan bentuk kekecewaan warga Pasirangin atas minimnya musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga kami melaksanakan aksi seperti ini," kata Hoerudin saat dikonfirmasi wartawan di tengah aksi.
Ia mengungkapkan, warga tidak hanya mempersoalkan lokasi pembangunan koperasi, tapi juga mempertanyakan keterbukaan pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas umum.
"Kami menilai bahwa setiap rencana pembangunan, termasuk menyangkut penggunaan lahan pemakaman, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu melalui musyawarah dengan melibatkan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga ahli waris yang bererkaitan dengan makam," ujarnya.
Sementara itu, melalui surat pernyataan sikapnya, AMPP mengungkap beberapa alasan yang melatarbelakangi penolakan warga. Di antaranya, pembangunan di atas lahan TPU dinilai tidak menghormati keberadaan makam dan berpotensi melukai perasaan keluarga maupun ahli waris.
Kemudian, rencana pembangunan yang belum melalui proses musyawarah dan sosialisasi. Warga mengaku tidak mendapatkan ruang dialog terbuka untuk menyampaikan pendapat maupun persetujuan terkait penggunaan lahan TPU.
Alasan lainnya adalah berkaitan dengan transparansi pemerintah desa dalam setiap kebijakan pembangunan yang menggunakan atau berdampak terhadap fasilitas umum.
Bagi masyarakat, pembangunan ekonomi desa melalui KDKMP merupakan hal yang penting, namun, pelaksanaannya diharapkan tetap memperhatikan kepentingan warga, menghormati fungsi lahan pemakaman, serta mengutamakan kesepakatan bersama.
Selain mengungkap alasan penolakan, AMPP juga menyampaikan empat tuntutan yang utamanya ditujukan kepada Kepala Desa Pasirangin, Badan Permusyawaratan Desa, dan pihak-pihak terkait.
Pertama, menghentikan seluruh rencana maupun aktivitas pembangunan Koperasi Desa di atas lahan TPU hingga terdapat penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan dan aspirasi masyarakat.
Kedua, tidak melakukan penggusuran, pembongkaran, pemindahan makam, ataupun perubahan fungsi lahan pemakaman tanpa dasar hukum yang jelas serta prosedur dan persetujuan yang semestinya.
Ketiga, mengutamakan musyawarah terbuka dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga ahli waris, serta seluruh pihak berkepentingan.
Keempat, menyediakan lokasi alternatif yang layak untuk pembangunan gedung Koperasi Desa tanpa mengorbankan lahan pemakaman umum warga.
"Warga berharap aspirasi yang disampaikan bisa menjadi perhatian dan pemerintah desa dapat membuka ruang dialog, memberikan penjelasan secara transparan, serta mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh seluruh pihak," ucap Hoerudin.(add/ysp)
