Dedi Mulyadi Buka Suara soal Polemik Pusat Data AI Jatiluhur
PASUNDANEKSPRES.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal polemik pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Dedi menegaskan, kedatangannya ke lokasi proyek sejak awal bukan untuk meresmikan pembangunan, melainkan mengecek langsung kondisi investasi sekaligus memastikan kelengkapan perizinannya.
Ia mengatakan, rencana investasi tersebut pertama kali diketahuinya setelah rombongan pengusaha datang ke Gedung Sate. Rombongan itu dibawa anggota DPR RI Mulyadi untuk menyampaikan rencana pembangunan pusat data kepada Pemprov Jawa Barat.
Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Dedi mengaku sengaja datang langsung ke lokasi pada 28 Juli 2026.
“Saya datang sendiri untuk mengecek lapangan. Tanggal 28 Juli itu jelas, saya nanya, izinnya sudah keluar belum?” kata Dedi, Jumat (2/10/2026).
Menurut Dedi, pihak perusahaan saat itu menyampaikan bahwa izin investasi PMA telah diterbitkan melalui sistem OSS pemerintah pusat.
Namun, masih terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, di antaranya AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dedi bahkan mengaku sempat menanyakan langsung kepada Bupati Purwakarta mengenai izin bangunan tersebut dan meminta prosesnya dipercepat.
“Pak Bupati, percepat izinnya jangan lama-lama,” ujarnya.
Dedi Mulyadi Buka Suara
Dedi membantah jika kunjungannya ke Jatiluhur pada saat itu merupakan agenda peresmian. Ia mengatakan, pengecekan langsung merupakan bentuk komitmennya untuk memastikan investasi berjalan sesuai ketentuan.
“Setiap ada investasi, BYD, saya langsung datang memastikan izinnya lancar. Saya konsen terhadap investasi. Jadi tidak ada peresmian,” tegasnya.
Polemik muncul setelah pemberitaan pada 27 dan 29 September 2026 menyebut proyek pusat data AI senilai sekitar Rp3,5 triliun tersebut sebelumnya diresmikan Dedi pada 22 September 2026.
Sementara itu, Pemkab Purwakarta telah menghentikan sementara pembangunan proyek sejak 28 September 2026. Aktivitas pembangunan tidak diperbolehkan dilanjutkan sebelum persyaratan, termasuk AMDAL dan PBG, dipenuhi.
Pusat data tersebut direncanakan memiliki kapasitas awal 120 megawatt dan dapat dikembangkan hingga 640 megawatt. Kebutuhan airnya disebut mencapai sekitar 384 liter per detik atau 33 ribu meter kubik per hari.
Besarnya kebutuhan air menjadi salah satu sorotan karena pemerintah perlu memastikan operasional pusat data tidak mengganggu kebutuhan air untuk sektor lain, termasuk pertanian.
Dedi kembali menegaskan, kedatangannya ke lokasi merupakan pengecekan investasi dan perizinan, bukan agenda seremoni pembangunan.
“Jadi tidak ada peresmian,” kata Dedi
