Dedi Mulyadi Siapkan Anggaran Besar untuk Beasiswa SMA dan SMK Swasta
PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp218 miliar untuk program beasiswa bagi siswa kurang mampu di SMA dan SMK swasta pada tahun ajaran 2026/2027.
Dana tersebut terdiri atas Rp150 miliar yang diperuntukkan bagi beasiswa operasional sekolah swasta serta Rp68 miliar untuk beasiswa personal bagi siswa.
"Mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni-Juli. Jadi hari ini belum bisa mendapat update data jumlah siswa kelas 1 tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027," kata Dedi di Bandung, Kamis (5/2/2026).
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dimasukkan dalam skema pergeseran APBD 2026, mengingat data penerima bantuan beasiswa masih dalam proses pendataan dan belum final.
"Data tersebut baru akan terlihat setelah pendaftaran tahun ajaran baru 2026/2027," kata Dedi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa anggaran bantuan pendidikan menengah untuk sekolah swasta telah dialokasikan dalam APBD 2026.
"Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp 218 miliar. Fix di APBD Murni bukan perubahan," ujar Herman.
Diketahui, Komisi V DPRD Jawa Barat menyampaikan bahwa anggaran beasiswa bagi siswa kurang mampu di SMA dan SMK swasta belum tercantum dalam APBD 2026.
Karena itu, Komisi V DPRD meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian atau pergeseran APBD 2026 agar alokasi beasiswa bagi siswa kurang mampu di SMA dan SMK swasta dapat dimasukkan.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) tidak dihapus, melainkan mengalami perubahan dalam mekanisme penyaluran.
Jika sebelumnya dana BPMU disalurkan melalui rekening sekolah, pada masa kepemimpinannya skema tersebut diubah menjadi beasiswa yang disalurkan langsung kepada siswa tidak mampu.
"Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi.
Selain menanggung biaya pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membiayai kebutuhan penunjang siswa, seperti pengadaan seragam dan sepatu.
Dedi menyatakan kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintahannya dalam menghadirkan keadilan di sektor pendidikan, sehingga masyarakat kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan di sekolah swasta dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh pemerintah.
