Apbd

Anggota Banggar DPRD Pertanyakan Serapan APBD Subang

Headline1 Sep 2026

Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBD

HUT ke-81 RI, H. Adik Dorong Subang Wujudkan Kebijakan yang Berdaulat, Adil, dan Memakmurkan Rakyat

Headline14 Agu 2026

Peringatan HUT ke-81 RI yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dinilai tidak semestinya berhenti sebagai slogan seremonial.

DPRD Purwakarta Jadi Pengawal Kepentingan Rakyat

Headline14 Agu 2026

Anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Partai NasDem, Astri Novitasari, menyebutkan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang

TKD Dipangkas Rp350 Miliar, Bupati Subang Prioritaskan Pilkades dan PBI di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Headline4 Agu 2026

Tidak seluruh usulan program dari Organisasi Perangkat Daerah dapat diakomodasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bupati Subang Ungkap Alasan Serapan Anggaran PUPR Masih 13,54 Persen

Headline3 Agu 2026

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita mengungkapkan penyebab rendahnya Serapan Anggaran PUPR untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang.

Serapan APBD Kabupaten Subang Baru 38,15 Persen, BKAD Genjot OPD Percepat Eksekusi Program Semester II

Headline30 Jul 2026

Realisasi APBD Kabupaten Subang hingga akhir Juli 2026 mencapai 38,15 persen atau sebesar Rp1,076 triliun dari total pagu anggaran Rp2,821 triliun.

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Om Zein: Capaian Jadi Motivasi

Purwakarta23 Jul 2026

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Rabu (22/7/2026).

Tidak Sesuai Catatan SIKD, Sekda Klaim Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Capai 40 Persen

Bandung Barat23 Jul 2026

Perbedaan angka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan data SIKD DJPK Kemenkeu mencuat.

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Om Zein: Capaian Jadi Motivasi

Purwakarta22 Jul 2026

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, akrab disapa Om Zein, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD

Dishub Bandung Barat Akui Jalan Kabupaten Belum Sepenuhnya Terang

Bandung Barat21 Jul 2026

Kepala Dishub Bandung Barat, Mochamad Ridwan Evi, mengatakan saat ini baru sekitar 5.000 titik PJU yang terpasang, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai lebih dari 15.000 titik.

Sekda Bantah Data Serapan APBD Bandung Barat di Bawah 30 Persen, Klaim Realisasi Sudah Capai 40 Persen

Headline15 Jul 2026

APBD Bandung Barat kembali menjadi sorotan setelah muncul perbedaan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dana Pusat Rp893 Miliar Sudah Cair, Belanja APBD Bandung Barat Masih Tertahan

Headline14 Jul 2026

Belanja APBD Bandung Barat masih menjadi sorotan meski Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak lagi bisa beralasan kekurangan anggaran.

Dana Pusat Rp893 Miliar Sudah Cair, Belanja APBD Bandung Barat Masih Tertahan

Headline13 Jul 2026

Belanja APBD Bandung Barat masih berjalan lambat meski kas daerah terus terisi. Hingga 10 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp893,39 miliar.

Rp1,028 Triliun APBD Subang Sudah Terserap Hingga Awal Juli 2026

Headline9 Jul 2026

APBD Subang telah terealisasi sebesar Rp1,028 triliun hingga 7 Juli 2026. Meski realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan perkembangan positif, penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur masih menjadi sorotan.

Jangan jadi Beban APBD, KPKH Soroti Setoran PAD BUMD Subang Satu Semester

Subang6 Jul 2026

Mengapa perlu disorot karena BUMD Subang menggunakan penyertaan modal dari APBD. Hal tersebut disampaikan Kordinator KPKH Pram Qodarian

Belanja Pegawai Capai 44 Persen APBD, Pemkab Subang Susun Strategi Turunkan hingga 30 Persen

Headline6 Jul 2026

Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyusun strategi untuk menurunkan proporsi belanja pegawai setelah DPRD Kabupaten Subang menyoroti kondisi belanja pegawai capai 44 persen APBD.

Sekda Purwakarta Pastikan Penyusunan dan Pelaporan APBD 2025 Sesuai Aturan

Purwakarta3 Jul 2026

Anggota Badan Anggaran serta TAPD Kabupaten Purwakarta ini, membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD 2025

DPRD Subang Bahas LKPJ APBD 2025 dan Raperda Kesehatan

Subang29 Jun 2026

DPRD Subang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap sejumlah rancangan strategis

Disdikbud Subang Gelar Anugerah Pendidikan Tahun 2026

Headline4 Jun 2026

Disdikbud Subang kembali memberikan apresiasi kepada insan pendidikan yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi terbaik melalui Malam Anugerah Pendidikan Tahun 2026.

Serapan APBD Baru 24,62 Persen, Pemerintah Kabupaten Subang Sudah Belanjakan Anggaran Sebesar Rp694,47 Miliar

Headline20 Mei 2026

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang hingga pertengahan Mei 2026 tercatat baru mencapai 24,62 persen.

Serapan APBD Subang Baru 24,62 Persen dari Total Pagu Rp2,821 triliun

Headline19 Mei 2026

Realisasi APBD Kabupaten Subang hingga pertengahan bulan Mei 2026 tercatat serapan APBD Subang baru mencapai 24,62 persen.

Bupati Reynaldy: Program Nyaah ka Indung Sasar 1.500 Lansia di Subang

Subang21 Apr 2026

Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita menyampaikan, program sosial Nyaah Ka Indung dinilai konsisten membantu para lansia di Kabupaten Subang tanpa menggunakan

Pemprov Jabar Pastikan PPPK Tak akan di PHK di Tengah Pembatasan Belanja Pegawai

Nasional31 Mar 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan tidak akan memangkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski terdapat ketentuan yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembatasan Belanja Pegawai hingga 30 Persen dalam APBD 2027 Berpotensi Memicu Ancaman PHK Masal PPPK

Nasional31 Mar 2026

Kebijakan pembatasan belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD yang akan diterapkan pada 2027 mulai memicu kekhawatiran di daerah. Di tengah upaya memperbaiki kesehatan anggaran, justru muncul potensi pemutusan hubungan kerja (PHK)

Menampilkan 24 artikel