Kekurangan Guru Jadi Sorotan, Andhika Dorong Pemerataan Pendidikan di Jawa Barat
JAWA BARAT– Anggota DPRD Jawa Barat Andhika Surya Gumilar mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat pemerataan pendidikan di Jawa Barat, terutama dalam mengatasi persoalan kekurangan dan distribusi guru di berbagai daerah. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak akan maksimal apabila akses terhadap tenaga pendidik yang memadai masih belum merata.
Persoalan kekurangan guru menjadi salah satu tantangan yang tengah dihadapi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Jawa Barat bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bahkan memperkuat sinergi melalui Program Probidik GEMA JABAR atau Penguatan Profesional Bidang Kependidikan–Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat. Program tersebut dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di wilayah yang membutuhkan penguatan akses dan layanan pendidikan.
Melalui program tersebut, mahasiswa calon guru diterjunkan langsung ke satuan pendidikan tingkat SMA, SMK dan SLB selama enam bulan. Kegiatan praktik mengajar itu direkognisi dan disetarakan dengan 20 SKS. Program tersebut diharapkan dapat membantu sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik sekaligus memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa calon guru.
Andhika menilai, persoalan guru harus dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya mengenai jumlah tenaga pendidik, tetapi juga distribusi guru, kompetensi, kesejahteraan serta kesesuaian antara bidang keahlian guru dengan kebutuhan sekolah.
“Pendidikan yang berkualitas harus bisa dirasakan oleh seluruh anak Jawa Barat. Jangan sampai kualitas pendidikan berbeda hanya karena seorang anak tinggal di daerah yang berbeda,” kata Andhika pada Minggu (30/8/2026).
Ia juga menyoroti persoalan daya tampung SMA dan SMK yang masih menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga harus memastikan setiap lulusan SMP memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Kondisi sarana dan prasarana sekolah juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan pemetaan terhadap sekolah yang membutuhkan pembangunan maupun perbaikan ruang kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman dan aman.
Andhika mengapresiasi kolaborasi Pemprov Jabar dan UPI melalui program penguatan tenaga pendidik. Sebelumnya, Pemprov Jabar dan UPI juga telah menjalankan Program PROBIDIK dengan menerjunkan 1.066 mahasiswa ke sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Penempatan dilakukan dengan mencocokkan kebutuhan guru di sekolah dengan bidang keahlian mahasiswa.
Menurut Andhika, program seperti itu perlu dikembangkan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala. Kehadiran mahasiswa calon guru di sekolah dapat menjadi solusi jangka pendek, tetapi pemerintah tetap perlu menyiapkan kebijakan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan guru secara permanen.
Ia juga mendorong agar daerah yang memiliki kekurangan guru mendapat perhatian lebih besar. Pemetaan kebutuhan tenaga pendidik harus dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing sekolah sehingga kebijakan yang dibuat tidak bersifat seragam.
Selain jumlah guru, kualitas tenaga pendidik juga harus diperkuat. Guru perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan peserta didik.
Andhika menilai pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi Jawa Barat. Karena itu, persoalan pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan, termasuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar akibat keterbatasan sekolah, tenaga pendidik maupun fasilitas.
“Kalau kita ingin membangun Jawa Barat yang maju, maka kualitas sumber daya manusianya harus dibangun dari sekolah. Guru menjadi bagian paling penting dalam proses tersebut,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan langkah tersebut, kesenjangan pendidikan antarwilayah di Jawa Barat diharapkan dapat semakin diperkecil dan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas.(hdi)
