Kemarau dan Ancaman Kekeringan, Andhika Soroti Ketahanan Pangan Jabar
BANDUNG – Puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus 2026 mulai menjadi perhatian serius terhadap ketahanan pangan Jabar. Ancaman kekeringan tidak hanya menyangkut ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas pertanian yang menjadi salah satu penopang utama kebutuhan pangan daerah.
Anggota DPRD Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi agar kemarau tidak sampai mengganggu produksi pangan secara signifikan.
Menurut Andhika, persoalan tersebut harus ditangani sejak dini karena Jawa Barat memiliki peran besar dalam produksi pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, produksi padi Jabar sepanjang 2025 mencapai sekitar 10,23 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dari luas panen sekitar 1,76 juta hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 18,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Produksi pangan kita memang cukup besar, tetapi jangan sampai capaian tersebut terganggu karena kita tidak mengantisipasi dampak kemarau. Air menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan produksi pertanian,” ujar Andhika pada Rabu (19/8/2026).
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus. Secara nasional, puncak kemarau pada Agustus mencakup 369 Zona Musim atau sekitar 48,84 persen luas daratan Indonesia.
Di Jawa Barat sendiri, dampak kekeringan mulai dipetakan di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Bandung Barat, misalnya, sebanyak 2.577 hektare sawah masuk dalam pemetaan risiko kekeringan selama musim kemarau 2026. Lahan tersebut tersebar di 13 kecamatan dan menjadi sasaran pemantauan pemerintah daerah untuk menjaga produksi pangan.
Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Kabupaten Bandung Barat menyalurkan 157 unit pompa air ke 13 kecamatan untuk membantu pengairan lahan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan. Pemerintah daerah memperkirakan produksi gabah pada musim tanam kedua 2026 dapat turun sekitar 10-15 persen apabila tidak ada intervensi penanganan kekeringan.
Andhika menilai langkah seperti penyediaan pompa air perlu diperluas, terutama ke wilayah yang menjadi sentra produksi pangan dan memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi.
“Pompa air, sumur, embung dan jaringan irigasi harus dipastikan berfungsi. Jangan menunggu sawah mengering atau tanaman gagal panen baru dilakukan penanganan,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan secara detail terhadap lahan pertanian yang rawan kekeringan. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas bantuan, mulai dari pompa air, distribusi air, benih yang lebih tahan terhadap kondisi kering hingga pendampingan kepada petani.
Menurut Andhika, ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah produksi pada satu tahun. Pemerintah juga harus memastikan produksi tetap terjaga ketika menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Ketahanan pangan itu bukan hanya soal punya stok beras. Kita juga harus memastikan petani bisa terus berproduksi. Kalau petani kesulitan air, produksi turun, maka efeknya bisa panjang,” ungkapnya.
Selain menjaga produksi di tingkat petani, Andhika meminta pemerintah daerah memperkuat cadangan pangan. Langkah tersebut penting sebagai jaring pengaman apabila kekeringan kemudian berdampak terhadap hasil panen.
Kabupaten Sumedang, misalnya, pada akhir Juli 2026 tercatat memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sekitar 321,1 ton beras, masih berada di atas ambang minimal 220 ton. Di sisi lain, kekeringan telah berdampak terhadap sekitar 150 hektare sawah di Kecamatan Jatinunggal.
“Cadangan pangan daerah harus benar-benar disiapkan. Kita tidak berharap terjadi gagal panen, tetapi pemerintah harus memiliki skenario jika kondisi terburuk terjadi,” ujar Andhika.
Ia juga mengingatkan agar penanganan kekeringan tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek. Infrastruktur pengairan dan konservasi air harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Pemanfaatan embung, revitalisasi saluran irigasi, pembangunan sumur bor, pengelolaan sumber mata air serta peningkatan kapasitas tampungan air dinilai penting untuk menghadapi musim kemarau berikutnya.
Pemprov Jawa Barat sendiri sebelumnya telah menyiapkan sejumlah langkah menghadapi kemarau, antara lain penggunaan benih yang toleran terhadap kekeringan, optimalisasi pompa air, pembangunan pipa untuk mengalirkan air dari sumber terdekat ke sawah serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
Andhika menilai langkah tersebut harus dikawal sampai tingkat petani agar tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.
“Yang paling penting implementasinya. Program harus benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan. Jangan sampai ada lahan pertanian yang sebenarnya bisa diselamatkan, tetapi terlambat mendapat dukungan air,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dinas pertanian, pengelola irigasi, pemerintah desa hingga kelompok tani memperkuat koordinasi selama puncak musim kemarau.
Menurutnya, menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kekeringan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Jawa Barat punya peran besar dalam menjaga pangan. Karena itu, kita harus memastikan kemarau tidak berubah menjadi ancaman serius bagi petani dan masyarakat. Antisipasi harus dilakukan sekarang, bukan setelah dampaknya meluas,” pungkas Andhika.(hdi)
Hadi Martadinata/Pasundan Ekspres
