Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Minta Transparansi, Dedi Mulyadi Imbau Kepala Daerah di Jawa Barat Umumkan APBD di Medsos

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|10:13 WIB
Bagikan:
Minta Transparansi, Dedi Mulyadi Imbau Kepala Daerah di Jawa Barat Umumkan APBD di Medsos
Dedi Mulyadi Imbau Kepala Daerah di Jawa Barat Umumkan APBD di Medsos

PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 melalui berbagai platform media sosial agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kota dan kabupaten hingga kecamatan, kelurahan, dan desa.

Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 02/KU.01.03.08/BAPP tentang Penyebarluasan Informasi Anggaran Daerah dan Desa.

Dalam surat edaran itu, kepala daerah diwajibkan menyampaikan informasi APBD secara rutin setiap triwulan dengan format yang mudah dipahami oleh publik.

Selain kewajiban publikasi, kepala daerah juga diminta menyediakan ruang partisipasi masyarakat, seperti kolom komentar, survei daring, maupun saluran pengaduan yang terintegrasi dengan aplikasi SP4N LAPOR. Mekanisme ini bertujuan untuk menampung aspirasi sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan APBD.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Dedi Mulyadi menegaskan, masyarakat perlu mendapatkan informasi secara rutin mengenai capaian kinerja dan program pemerintah setiap bulan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun platform digital lainnya.

"Sehingga publik bisa menilai, kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu," kata Dedi Mulyadi seperti yang dikutip dari akun instagramnya, Rabu (7/1/2026).

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa anggaran pemerintah merupakan dana publik yang harus dikelola secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah sekaligus menikmati hasil pembangunan.

"Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat," jelas Dedi.

Dedi berharap kebijakan ini dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Jawa Barat.

"Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat istimewa," tutupnya.

Berita Terbaru

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional3 menit lalu
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Nasional4 menit lalu
Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Headline10 menit lalu
8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

Nasional11 menit lalu
Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Headline30 menit lalu
Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Nasional32 menit lalu
Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Headline50 menit lalu
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Nasional12 jam lalu
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Nasional12 jam lalu
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Nasional12 jam lalu