Pemprov Jabar Hadirkan Layanan Angkut ODGJ, Bisa Diakses Lewat Aplikasi Sapawarga
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan layanan baru di aplikasi Sapawarga melalui fitur bernama "Angkut ODGJ".
Layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat melaporkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa penanganan ODGJ harus didukung oleh sistem yang jelas. Hal ini bertujuan agar pasien tidak lagi dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa mendapatkan penanganan yang pasti.
"Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon," ujar Dedi dalam keterangan resminya, dikutip dari laman Jabarprov.go.id, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, persoalan penanganan ODGJ merupakan "perkara klasik" yang harus segera diselesaikan dan tidak boleh ada lagi pembiaran dan lempar tanggung jawab antarpemerintah daerah.
"Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas," kata Dedi.
Melalui layanan ini, Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten/Kota, dan rumah sakit rujukan bisa melihat langsung status penanganan setiap pasien. Tujuannya agar tidak ada pasien yang dibiarkan di jalan atau ditolak rumah sakit.
Seluruh proses mulai dari penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman ke rumah sakit rujukan akan dipantau secara online oleh Pemprov Jabar melalui fitur "Angkut ODGJ" yang bisa diakses di aplikasi Sapawarga (angkutodgj.jabarprov.go.id).
Selain penertiban administrasi, Dedi juga menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk merawat ODGJ sampai sembuh. Setelah dinyatakan sehat, pasien akan dikembalikan kepada keluarga.
"Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan," tegasnya.
Dedi menambahkan, penanganan ini tidak hanya soal kesehatan, tapi juga soal kemanusiaan dan martabat. Ia meminta masyarakat tidak melakukan penanganan sendiri atau main hakim sendiri terhadap ODGJ yang ditemukan di jalan.
Melalui fitur "Angkut ODGJ", Dedi berharap penanganan ODGJ di Jawa Barat menjadi lebih manusiawi, cepat, dan terukur.
"Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau," pungkasnya.
Mekanisme Fitur Angkut ODGJ
Pemprov Jabar menggandeng Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSJ, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan aplikasi ini.
Data pasien yang masuk ke aplikasi akan menjadi dasar perencanaan anggaran obat, tempat perawatan, dan program rehabilitasi sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan, masyarakat yang melaporkan kondisi ODGJ dalam aplikasi Sapawarga perlu menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) serta nomor ponsel.
Setelah laporan masuk, proses selanjutnya yakni verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Jika laporan valid, maka pihak fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan.
Kemudian, diputuskan ODGJ dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jawa Barat atau rumah sakit lain. Dokter RSJ Jawa Barat akan memberikan penanganan lanjutan hingga pasien diperbolehkan pulang.
Penanganan ODJG tak berhenti sampai di rumah sakit. Setelah diperbolehkan pulang, kondisi pasien bakal dipantau oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Puskesmas pun mendukung pemantauan kondisi dan kesinambungan layanan.
"Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga," ucap Adi.
Menurutnya, pembuatan fitur Angkut ODGJ merupakan transformasi digital layanan kesehatan untuk memperluas akses masyarakat ke layanan kesehatan jiwa. Dengan adanya fitur tersebut, laporan terkait ODGJ menjadi terintegrasi sehingga tindak lanjut tidak terlambat.
"Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya," ujar Adi.
(inm)
