UMP Jawa Barat 2027 Naik 29,44 Persen

PASUNDANEKSPRES.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp682.399 atau sekitar 29,44 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.317.601.
Penetapan UMP 2027 itu disampaikan Dedi Mulyadi saat berkunjung ke PT Kwangduk Worldwide, Sabtu (21/11).
Dedi menjelaskan, pengumuman upah minimum tahun ini dilakukan secara bertahap. Berbeda dari tahun sebelumnya yang diumumkan serentak, tahapan penetapan dimulai dari UMP Jawa Barat, dilanjutkan upah minimum sektoral provinsi, kemudian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Menurut Dedi, UMP sebesar Rp3 juta tersebut menjadi batas bawah atau jaring pengaman pengupahan bagi pekerja di seluruh wilayah Jawa Barat.
Kebijakan ini tidak terlalu berdampak terhadap daerah yang selama ini memiliki upah minimum di atas Rp3 juta, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.
Sebaliknya, penetapan UMP tersebut dinilai penting bagi daerah yang memiliki tingkat upah lebih rendah, terutama wilayah dengan industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.
Daerah yang masuk dalam perhatian di antaranya Banjar, Pangandaran, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Ciamis, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
Dedi menyebut kebijakan kenaikan upah tersebut merupakan jalan tengah agar kesejahteraan pekerja tetap diperhatikan, tanpa menghambat pertumbuhan industri di Jawa Barat.
“Artinya, dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Kim Agung, menjelaskan bahwa penetapan UMP mengacu pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
KHL terendah di Jawa Barat tercatat sebesar Rp3.009.600. Karena itu, UMP 2027 sebesar Rp3 juta ditetapkan sebagai batas jaring pengaman agar pengupahan berada di kisaran Rp3 juta.
Untuk penetapan UMK di masing-masing kabupaten dan kota, Pemprov Jawa Barat masih menunggu hasil musyawarah dewan pengupahan daerah.
Adapun perusahaan yang keberatan atau belum mampu memenuhi ketentuan UMP dapat mengajukan pengecualian. Pengajuan tersebut nantinya akan dievaluasi dari sisi administrasi dan kemampuan keuangan perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha serta keberlangsungan pekerja.
