Warga Bandung Desak Transformasi Angkot, Pemerintah Diminta Segera Wujudkan Integrasi dengan BRT
BANDUNG – Warga Bandung desak Transformasi Angkot. Pemerintah Kota Bandung segera melakukan transformasi angkutan kota (angkot) mengemuka dalam kegiatan Temu Wargi: Menuju Transformasi Angkot Bandung yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu (28/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Demokrasi Kita bersama Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat, operator angkot, akademisi, dan pemerintah untuk membahas masa depan transportasi umum di Kota Bandung.
Dalam forum tersebut, warga menilai pembenahan angkot tidak lagi bisa ditunda, mengingat kondisi transportasi publik di Bandung dinilai semakin tertinggal di tengah meningkatnya kemacetan.
Perwakilan warga, Dimas Sandya, mengatakan masyarakat hanya menginginkan layanan angkot yang sederhana namun dapat diandalkan.
"Sebetulnya yang diinginkan wargi sederhana dan sudah banyak disampaikan. Kami ingin angkot yang pasti-pasti saja, ada dan bisa diandalkan," ujarnya.
Bandung Hadapi Krisis Mobilitas
Penyelenggara menilai predikat Bandung sebagai salah satu kota termacet di Indonesia memperlihatkan perlunya pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh.
Kemacetan disebut berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, mulai dari hilangnya waktu produktif di perjalanan, tingginya biaya transportasi rumah tangga, hingga kerugian ekonomi kota yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
Di sisi lain, jumlah armada angkot terus mengalami penurunan. Dari 5.521 unit pada 2015, kini hanya tersisa sekitar 2.195 unit yang masih beroperasi.
Padahal, menurut penyelenggara, angkot memiliki potensi besar menjadi moda pengumpan (feeder) dalam sistem Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang tengah disiapkan pemerintah.
Dishub: Program BRT Terus Berjalan
Kepala Seksi Manajemen Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Santi Prianti, mengatakan pemerintah saat ini masih memfinalisasi kajian kebutuhan armada untuk setiap koridor BRT.
Ia menyebut pemerintah menargetkan penambahan dua hingga tiga koridor baru pada tahun ini.
"Harapan kita sama, apa yang sedang direncanakan pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat," kata Santi.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung juga telah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp56 miliar untuk mendukung pelaksanaan program BRT Bandung Raya.
Operator Angkot Minta Kepastian
Dari sisi operator, perwakilan Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat (Kopamas) Kota Bandung, Budi Kurnia, menyatakan para pengemudi dan koperasi siap mendukung integrasi angkot dengan sistem BRT.
Namun, ia meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai masa depan para sopir dan operator selama proses transisi berlangsung.
"Koperasi dan sopir siap mendukung BRT. Yang kami minta adalah kepastian bahwa angkot tidak akan ditinggalkan dan nasib anggota kami mendapat perhatian," ujarnya.
Akademisi Soroti Pentingnya Masa Transisi
Ahli transportasi ITB, Sony Sulaksono Wibowo, Ph.D., mengatakan kajian integrasi transportasi di Bandung pada dasarnya telah siap diterapkan.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sekitar 30 persen wilayah, terutama di Bandung Timur, yang belum terlayani sehingga tetap membutuhkan keberadaan angkot di luar trayek feeder.
Menurut Sony, tantangan terbesar bukan lagi pada kajian, melainkan pelaksanaan di lapangan, terutama menyangkut penataan ulang trayek, skema kompensasi bagi pengemudi, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
"Persoalannya tinggal eksekusi. Saat rerouting dilakukan, pendapatan sopir akan terdampak sehingga perlu dukungan melalui skema buy the service dan sosialisasi yang baik," katanya.
Perwakilan The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Syifa Maudini Nurtyas, menjelaskan sejumlah kota telah berhasil melakukan transformasi angkutan umum dengan pendekatan berbeda.
Di Semarang, operator lama diberi skema penggantian armada, sedangkan di Solo operator disatukan dalam sebuah konsorsium agar lebih kuat secara finansial.
Menurut Syifa, keberhasilan transformasi di berbagai daerah memiliki satu kesamaan, yakni adanya komitmen pemerintah untuk berdialog secara intensif dengan operator.
"Setiap kota memiliki cara yang berbeda, tetapi semuanya berawal dari kemauan pemerintah untuk terus berkomunikasi dengan operator dan Dinas Perhubungan," ujarnya.
Selain diskusi publik, penyelenggara juga menghadirkan sejumlah kegiatan partisipatif, seperti pameran Narrative Game Angkot dan Karya Wargi Peduli Angkot yang menampilkan permainan interaktif, fotografi, puisi, zine, hingga peta literasi mengenai transportasi publik.
Pada kesempatan yang sama, penyelenggara meluncurkan draf Cetak Biru Wargi untuk Transformasi Angkot yang dibuka untuk uji publik selama dua pekan, mulai 28 Juni hingga 11 Juli 2026.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi rekomendasi masyarakat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan transformasi angkot di Kota Bandung.
Penyelenggara menilai seluruh elemen, mulai dari masyarakat, operator, akademisi hingga pemerintah, pada dasarnya telah memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya pembenahan transportasi umum.
Karena itu, keberhasilan transformasi angkot kini dinilai sangat bergantung pada kemauan politik Pemerintah Kota Bandung untuk mengawal kebijakan, menyediakan dukungan anggaran, serta memastikan integrasi angkot dengan sistem BRT dapat berjalan secara bertahap dan berkeadilan.
