22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

PASUNDANEKSPRES.ID - Proses penentuan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kini mulai berjalan.
Presiden Prabowo Subianto diminta menyerahkan dua nama kandidat cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) paling lambat pada 25 November 2026.
Kedua nama yang diajukan tersebut nantinya wajib memenuhi 22 persyaratan sebelum dapat mengikuti tahapan pemilihan hingga pelantikan sebagai wakil presiden.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalua enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 16 November 2026.
Muzani menjelaskan, MPR telah membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen persyaratan yang diajukan bagi kedua kandidat cawapres pilihan Prabowo.
Tim tersebut bertugas memastikan setiap persyaratan telah dipenuhi secara lengkap dan sesuai ketentuan. Pemeriksaan juga mencakup rekam jejak pendidikan serta keabsahan dokumen ijazah masing-masing kandidat yang diproyeksikan menjadi pengganti Gibran.
Di sisi lain, jadwal sidang paripurna MPR RI yang mengagendakan pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden (wapres) mengalami perubahan.
Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini diundur selama satu pekan, menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Keputusan untuk menunda sidang paripurna tersebut merujuk pada surat permohonan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan MPR.
"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Karena itu dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden diusulkan tanggal 9 Desember, harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur 1 minggu," tambahnya.
Pimpinan MPR RI kemudian menyepakati permintaan perubahan jadwal yang diajukan Presiden Prabowo tersebut. Persetujuan itu diperoleh setelah usulan dibahas dalam rapat pimpinan MPR.
"Rapat menyetujui agar 9 Desember hari Rabu adalah hari yang telah kita sepakati," ucapnya.
