MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

PASUNDANEKSPRES.ID – Proses penentuan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahap persiapan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah membentuk dua tim khusus untuk mengurus verifikasi calon sekaligus mempersiapkan mekanisme pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Tak hanya itu, MPR juga sudah menyepakati jadwal sidang paripurna untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden baru. Agenda penting tersebut ditetapkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan ini menjadi perhatian karena sebelumnya sidang paripurna direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026. Namun, jadwal tersebut berubah setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat resmi kepada MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan setelah mempertimbangkan agenda kenegaraan Presiden Prabowo yang cukup padat. Presiden juga membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai koalisi serta sejumlah tokoh sebelum menentukan nama calon wakil presiden.
"Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin (16/11/2026).
Menurut Muzani, keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat gabungan MPR. Sidang paripurna nantinya menjadi tahapan untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus melakukan pelantikan dan pengesahan wakil presiden pengganti.
Dua Tim Khusus Mulai Bekerja
Untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, MPR membentuk dua tim dengan tugas berbeda.
Tim pertama merupakan tim verifikasi calon wakil presiden. Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, dipercaya menjadi koordinator tim tersebut.
Sementara itu, politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, ditunjuk sebagai ketua tim. Adapun posisi sekretaris akan diisi perwakilan dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Tim verifikasi memiliki tugas mencermati persyaratan serta dokumen calon yang nantinya diajukan Presiden Prabowo. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan pencalonan terpenuhi.
Pemeriksaan tersebut juga diharapkan dapat meminimalkan potensi persoalan hukum atau gugatan terkait persyaratan calon wakil presiden di kemudian hari.
Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk tim ad hoc yang bertugas menangani proses pengisian jabatan wakil presiden.
Bambang Pacul Pimpin Tim Ad Hoc
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan sapaan Bambang Pacul, ditunjuk sebagai Ketua Tim Ad Hoc.
Tim tersebut akan diperkuat dua wakil ketua dan melibatkan 36 anggota yang berasal dari unsur fraksi-fraksi di MPR serta kelompok DPD.
Pembentukan tim ini menjadi bagian dari persiapan kelembagaan MPR dalam menjalankan proses pemilihan wapres pengganti.
MPR sendiri memiliki waktu 60 hari sejak 12 November 2026 untuk mempersiapkan berbagai tahapan pengisian jabatan tersebut.
Dengan jadwal sidang paripurna yang telah disepakati, perhatian kini tertuju pada dua hal penting, yakni hasil verifikasi calon dan nama yang nantinya diajukan Presiden Prabowo.
Publik pun masih menunggu siapa sosok yang akan mengisi posisi Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka. Keputusan akhirnya akan melalui mekanisme yang telah disiapkan MPR sesuai ketentuan yang berlaku.
