8 Fraksi DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, 120 Anggota Teken Usulan
JAKARTA – Sebanyak delapan fraksi di DPR RI resmi menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11).
Total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang ikut mengusulkan penggunaan hak tersebut. Jumlah ini telah melampaui batas minimal 25 anggota DPR sebagaimana dipersyaratkan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, dukungan berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.
Dengan terpenuhinya jumlah dukungan tersebut, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran dapat memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan pengajuan tersebut merupakan bentuk penggunaan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres," kata Muhammad Khozin dalam rapat.
Usulan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Gibran dimakzulkan.
Proses selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme pembahasan dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
