KKP Buka Suara soal Kontrak Rp 14,7 Miliar dengan Perusahaan Raffi Ahmad
PASUNDANEKSPRES.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya memberikan penjelasan terkait kerja sama publikasi program pemerintah dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, yang nilainya mencapai Rp 14,7 miliar menggunakan anggaran negara.
Kontrak yang berlangsung sepanjang periode 2024 hingga 2026 tersebut menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap belanja jasa influencer oleh sejumlah kementerian.
KKP Buka Suara soal Kontrak Rp 14,7 Miliar dengan Perusahaan Raffi Ahmad
Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai urgensi penggunaan anggaran untuk jasa pemengaruh, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Menanggapi sorotan tersebut, dilansir dair Kompas.com, KKP menyatakan kritik dan perhatian masyarakat terhadap kerja sama dengan perusahaan Raffi Ahmad akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan komunikasi publik ke depan.
Penjelasan itu disampaikan melalui pernyataan resmi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang dimuat di situs KKP. Kementerian tersebut menegaskan bahwa kegiatan publikasi merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk menyampaikan program, kebijakan, serta capaian kinerja kepada masyarakat luas.
KKP menjelaskan, selama ini strategi komunikasi publik tidak hanya mengandalkan influencer. Kementerian juga memanfaatkan berbagai saluran informasi, mulai dari media massa cetak, televisi, media digital, hingga kanal komunikasi lainnya.
Penggunaan berbagai platform tersebut dimaksudkan untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah agar program-program kementerian dapat diketahui masyarakat di berbagai daerah.
Dalam menentukan mitra publikasi, KKP mengaku memiliki sejumlah pertimbangan. Indikator yang digunakan antara lain jumlah pengikut di media sosial, tingkat keterlibatan audiens atau engagement, luas jangkauan komunikasi, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui pertimbangan tersebut, KKP berharap informasi mengenai program nasional di sektor kelautan dan perikanan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.
Kementerian juga menjelaskan bahwa kerja sama publikasi tidak hanya mencakup satu kreator konten. Kontrak tersebut melibatkan pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah konten kreator yang memiliki karakteristik audiens berbeda.
Perbedaan karakteristik tersebut dinilai dapat saling melengkapi dalam memperluas penyebaran informasi pemerintah. KKP pun menegaskan seluruh kerja sama publikasi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, besarnya nilai kontrak yang menjadi perhatian publik membuat KKP menyatakan akan menjadikan sorotan tersebut sebagai bahan evaluasi. Kementerian juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel.
ICW Pertanyakan Belanja Influencer di Tengah Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang menjalin kerja sama dengan PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad.
Salah satu kementerian yang menjadi sorotan adalah KKP dengan nilai kontrak mencapai Rp 14,7 miliar selama periode 2024 hingga 2026.
Temuan tersebut memunculkan perhatian terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membiayai kegiatan publikasi melalui perusahaan milik figur publik.
ICW menyoroti sejumlah aspek dalam kerja sama tersebut, terutama konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Di tengah upaya menekan belanja negara, penggunaan dana miliaran rupiah untuk jasa influencer dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Selain persoalan efisiensi, ICW juga mempertanyakan kejelasan hasil dari belanja publikasi tersebut. Penggunaan jasa influencer semestinya dapat diukur melalui capaian yang jelas, seperti jangkauan informasi, efektivitas penyampaian program, hingga dampaknya terhadap pemahaman masyarakat.
Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah potensi konflik kepentingan. Hal ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden, sementara perusahaannya mendapatkan kontrak kerja sama publikasi dari kementerian yang menggunakan anggaran negara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengadaan, dasar pemilihan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan tidak terjadi benturan kepentingan dalam penggunaan anggaran pemerintah.
KKP Diminta Pastikan Penggunaan Anggaran Bisa Dipertanggungjawabkan
Penjelasan KKP mengenai strategi komunikasi multiplatform menjadi bagian dari respons atas kritik yang berkembang. Namun, alasan memperluas jangkauan informasi juga perlu dilihat bersama dengan besaran anggaran yang digunakan dan hasil konkret dari kerja sama tersebut.
Dalam pengadaan jasa publikasi, jumlah pengikut dan tingkat engagement memang dapat menjadi salah satu indikator untuk menentukan jangkauan audiens. Akan tetapi, indikator tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah nilai kontrak yang dibayarkan telah sebanding dengan manfaat yang diterima pemerintah.
Karena itu, transparansi mengenai ruang lingkup pekerjaan, rincian layanan, target publikasi, realisasi kegiatan, serta hasil evaluasi menjadi penting untuk menjelaskan penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat.
(ipa)
