Alasan Badak Jawa Dipindahkan karena Tambang Ujung Kulon? Ini Faktanya!

PASUNDAN EKSPRES.ID - Rencana pemindahan badak jawa dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) kembali menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai penetapan wilayah perairan di sekitar kawasan tersebut sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kebijakan yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu memunculkan pertanyaan mengenai masa depan habitat satwa langka yang selama ini menjadi salah satu ikon konservasi Indonesia.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan keberadaan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasinya sangat terbatas dan hanya diketahui bertahan di kawasan Ujung Kulon.
Apabila aktivitas pertambangan benar-benar dilakukan di sekitar wilayah konservasi, dampaknya terhadap lingkungan laut, ekosistem pesisir, dan habitat satwa tentu menjadi perhatian penting.
Hashim Djojohadikusumo Ungkap Alasan Badak Jawa Akan Dipindahkan
Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026.
Hashim menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan utama pemindahan sejumlah badak jawa adalah ancaman bencana alam yang dapat mengakibatkan kepunahan satwa tersebut.
Menurutnya, kawasan Ujung Kulon memiliki risiko bencana karena lokasinya berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau.
Ancaman gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik menjadi perhatian dalam upaya menjaga kelangsungan hidup spesies langka tersebut.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31, Kamis (12/11/2026).
Hashim kemudian menyampaikan gagasan untuk memindahkan sebagian individu badak jawa ke kawasan Alas Purwo yang berada di ujung timur Pulau Jawa.
"Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali," tambahnya.
Rencana tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemindahan satwa, tetapi juga pengembangan strategi konservasi agar keberadaan badak jawa tidak sepenuhnya bergantung pada satu kawasan.
Hashim juga menyebut bahwa rencana relokasi akan menggunakan skema pendanaan konservasi.
Pemerintah mulai menawarkan gagasan tersebut kepada calon investor dan lembaga donor dalam forum COP31.
Ia turut menyinggung peluang kerja sama pendanaan konservasi seperti yang telah dilakukan Indonesia bersama Norwegia.
Skema tersebut diharapkan dapat membantu mendukung upaya perlindungan kawasan taman nasional dan satwa langka.
Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Apakah Berkaitan dengan Pemindahan Badak Jawa?
Selain ancaman bencana alam, muncul pula perhatian terhadap penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Berdasarkan informasi dalam unggahan voktis.id, Kementerian ESDM menetapkan wilayah pertambangan di Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Dokumen tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan tercatat berlaku dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian ESDM.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan penetapan wilayah pertambangan tersebut.
"Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan Wilayah Pencadangan (WPN)" kata Ari seperti dikutip dalam pemberitaan Tirto, Senin (16/11/2026).
Ari menjelaskan bahwa penetapan zonasi dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga dengan melibatkan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR dan PKKPR-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang," jelas Ari dalam pemberitaan yang sama.
Meski penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon menjadi perhatian, belum ada keterangan resmi yang membuktikan bahwa kebijakan pertambangan tersebut merupakan alasan pemerintah merencanakan pemindahan badak jawa.
