PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

PASUNDANEKSPRES.ID – Rencana pemindahan populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo mendapat perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai tersebut meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa didukung kajian ilmiah yang matang.
PKS menilai keselamatan satwa langka yang kini terancam punah harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai rencana relokasi yang bertujuan menyelamatkan badak Jawa justru menghadirkan ancaman baru bagi kelangsungan hidupnya.
Ketua Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPP PKS, Dr. Agus Ismail, M.Eng., menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas perlindungan.
Pasalnya, kawasan tersebut merupakan habitat alami terakhir sekaligus tempat berkembang biak badak Jawa.
Terlebih, jumlah satwa bercula satu itu kini semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Asian Rhino Specialist Group (AsRSG) per Februari 2026, populasi badak Jawa diperkirakan kurang dari 50 individu.
"Ujung Kulon sebagai habitat alami terakhir Badak Jawa harus terus dijaga dan diperkuat perlindungannya," kata Agus dalam keterangan resminya, Senin, 16 November 2026.
Menurut Agus, ancaman terhadap badak Jawa tidak hanya berasal dari perburuan liar, tetapi juga potensi gempa bumi, tsunami hingga kerusakan ekosistem.
Karena itu, pemerintah diminta memperkuat perlindungan kawasan melalui sistem peringatan dini, mitigasi bencana, pemantauan habitat, kesiapan penanganan darurat serta peningkatan patroli untuk mencegah perburuan.
Relokasi Harus Lewati Kajian Mendalam
Mengenai rencana pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo, Agus mengingatkan bahwa relokasi satwa yang terancam punah bukan pekerjaan sederhana.
Ada banyak faktor yang harus diperhitungkan sebelum pemindahan dilakukan. Mulai dari ketersediaan pakan dan air, daya dukung habitat, potensi penyebaran penyakit, kemampuan adaptasi hingga peluang berkembang biak di lingkungan baru.
"Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup Badak Jawa," tegasnya.
Atas dasar itu, PKS meminta rencana relokasi keluar Ujung Kulon ditunda sampai tersedia kajian ilmiah yang komprehensif dan dipublikasikan secara terbuka.
Kementerian Kehutanan juga didorong melibatkan ahli, akademisi, peneliti, lembaga konservasi serta organisasi yang memiliki pengalaman dalam perlindungan badak.
Kajian tersebut harus mencakup kondisi kesehatan dan genetika satwa, risiko pemindahan, kesiapan pengamanan habitat baru hingga keberlanjutan populasi dalam jangka panjang.
Meski demikian, Agus tidak menolak pengembangan habitat kedua sebagai salah satu strategi mencegah kepunahan. Keberadaan populasi di kawasan berbeda dinilai penting untuk mengurangi risiko jika terjadi bencana atau ancaman serius di habitat utama.
Ia mencontohkan program Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang dikembangkan Kementerian Kehutanan sejak 2025 sebagai kawasan populasi kedua badak Jawa.
Agus juga menekankan bahwa penyelamatan badak Jawa membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akademisi, peneliti, lembaga konservasi hingga masyarakat sekitar.
Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan secara aktif karena memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian habitat dan ekosistem Ujung Kulon.
"Masyarakat bukan sekadar pihak yang menerima kebijakan, melainkan mitra penting dalam menjaga kelestarian habitat dan keberlanjutan ekosistem Ujung Kulon," pungkasnya.
Dengan populasi yang diperkirakan kurang dari 50 ekor, setiap keputusan terkait masa depan badak Jawa harus dilakukan secara hati-hati. Perlindungan habitat utama dan keselamatan satwa tetap menjadi prioritas dalam setiap langkah konservasi.
