Alasan Gibran Rakabuming Raka Berniat Mengundurkan Diri Dari Wapres
PASUNDANEKSPRES.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan memiliki keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Keinginan tersebut muncul setelah mempertimbangkan perkembangan serta dinamika sejumlah putusan hukum yang berkaitan dengan dirinya.
"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia saat ini dijabat oleh Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa keinginan tersebut disampaikan secara langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung pada hari itu.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Diantaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Prasetyo.
Putusan Mahkamah Agung
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi yang berkaitan dengan gugatan pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perkara tersebut diajukan oleh seorang advokat bernama Subhan. Dalam gugatan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ditempatkan sebagai pihak tergugat karena menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," demikian seperti dikutip dari laman kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).
Putusan dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 tersebut ditetapkan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis hakim kasasi dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius.
Dalam menangani perkara tersebut, Yulius didampingi dua hakim anggota, yakni Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Sementara itu, posisi Panitera Pengganti dijabat oleh Michael Renaldy Zein.
Melalui keputusan tersebut, MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Sebelumnya, pengadilan tersebut memutuskan bahwa gugatan yang diajukan Subhan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).
Pada tingkat sebelumnya, PTUN Jakarta menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Hal ini karena pokok sengketa dinilai berkaitan dengan persyaratan administratif pencalonan wakil presiden dalam Pemilu 2024.
Keputusan PTUN Jakarta kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Namun, Subhan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum lanjutan.
Adapun sejumlah tuntutan yang diajukan Subhan dalam gugatannya ke PTUN meliputi:
- Meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat.
- Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada 6 Agustus 2019 tidak memiliki keabsahan hukum dan batal demi hukum.
- Memerintahkan penarikan surat keterangan tersebut dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan.
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada pihak tergugat.
Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebelumnya diterbitkan untuk menyatakan bahwa riwayat pendidikan Gibran telah disetarakan dengan jenjang pendidikan SMK pada bidang peminatan akuntansi dan keuangan.
