Apa Saja yang Didapat Gibran Rakabuming Raka Setelah Resmi Mundur dari Wapres?

PASUNDANEKSPRES.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Apabila pengunduran diri tersebut nantinya disahkan dan Gibran secara resmi diberhentikan dengan status berhenti dengan hormat, ia berhak mendapatkan berbagai hak keuangan serta fasilitas yang diperuntukkan bagi mantan wakil presiden.

Sejumlah hak tersebut meliputi uang pensiun, tunjangan, jaminan biaya kesehatan, rumah tempat tinggal, serta kendaraan dinas milik negara yang dilengkapi pengemudi.

Aturan mengenai hak-hak yang diterima mantan presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam regulasi tersebut, pengunduran diri yang diajukan atas keinginan pribadi juga dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat.

Fasilitas yang Diperoleh Wapres Setelah Mengundurkan Diri

Ketentuan lebih terperinci mengenai klasifikasi berhenti dengan hormat tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6, terdapat tiga kondisi yang masuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat.

• Pertama, presiden atau wakil presiden tidak kembali terpilih atau diangkat setelah masa jabatannya selesai. 
• Kedua, pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri atas permintaan pribadi. Ketiga, pejabat tersebut tidak lagi mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya karena alasan tertentu.

Oleh karena itu, pengunduran diri yang dilakukan atas kemauan sendiri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Meski demikian, pemberian hak sebagai mantan wakil presiden baru dapat dilakukan setelah proses pemberhentian dinyatakan resmi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berikut sejumlah hak dan fasilitas yang berpotensi diterima Gibran apabila pengunduran dirinya disahkan dengan status berhenti dengan hormat.

1. Uang Pensiun

Mantan wakil presiden yang diberhentikan dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun sebagai salah satu bentuk hak keuangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.

“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,” demikian bunyi pasal tersebut.

Besaran pensiun pokok yang diberikan mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menduduki jabatan. Artinya, nominal pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, bukan dari akumulasi seluruh pendapatan maupun tunjangan yang sebelumnya diterima selama menjabat sebagai wakil presiden.

2. Tunjangan dan Biaya Perawatan Kesehatan

Di samping mendapatkan uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak menerima tunjangan beserta fasilitas pendukung lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Berdasarkan pasal tersebut, mantan presiden dan wakil presiden memperoleh tunjangan yang besarannya mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga menyediakan biaya kebutuhan rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon.

Fasilitas lainnya berupa jaminan pembiayaan kesehatan. Seluruh biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi mantan presiden atau wakil presiden beserta anggota keluarganya menjadi tanggungan negara.

3. Fasilitas Rumah dan Kendaraan Negara

Mantan presiden maupun wakil presiden juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak lengkap dengan berbagai perlengkapannya. Pemberian fasilitas rumah kediaman tersebut diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Selain tempat tinggal, tersedia pula kendaraan milik negara yang disertai pengemudi untuk menunjang aktivitas mantan wakil presiden. Fasilitas ini termasuk dalam hak administratif yang diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden yang berstatus berhenti dengan hormat.

Lebih lanjut, UU Nomor 7 Tahun 1978 turut menetapkan hak bagi mantan presiden dan wakil presiden untuk memperoleh dukungan staf dari kalangan pegawai negeri. Adapun pengaturan terkait perlindungan dan pengamanan bagi mantan presiden, wakil presiden, serta keluarganya ditetapkan melalui peraturan khusus lainnya.

Kapan Hak Pensiun dan Fasilitas Mulai Berlaku?

Pemberian uang pensiun, tunjangan, biaya kebutuhan rumah tangga, serta pembiayaan kesehatan mulai dilaksanakan pada bulan setelah presiden atau wakil presiden secara resmi berhenti dengan hormat dari jabatannya. Ketentuan mengenai waktu pemberian hak tersebut tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Meski demikian, pemberian hak tersebut tidak berlaku selamanya karena dapat dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia maupun kembali menduduki jabatan sebagai presiden atau wakil presiden.

Apabila mantan pejabat yang bersangkutan meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan berpeluang memperoleh hak tertentu, salah satunya pensiun bagi janda atau duda sesuai ketentuan undang-undang.

Isu mengenai peluang Gibran mendapatkan uang pensiun dan berbagai fasilitas setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden mencuat menyusul kabar penyampaian keinginannya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Prabowo dan Gibran telah mengadakan pertemuan pada Selasa, 10 November 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama dua setengah jam. Dalam kesempatan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah perkembangan polemik yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo juga memberikan klarifikasi terhadap informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo menolak permintaan pengunduran diri Gibran.

Kendati demikian, sampai informasi tersebut disampaikan kepada publik, belum terdapat pernyataan resmi yang memastikan bahwa pengunduran diri Gibran telah berlaku.

Kontroversi terkait dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik setelah MK dan MA menerbitkan putusan yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan atas permohonan yang mempertanyakan persyaratan pendidikan Gibran. Dalam perkara tersebut, permohonan tidak diterima karena pemohon dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Dengan demikian, putusan MK tersebut tidak membatalkan pelantikan Gibran maupun secara otomatis mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden.

Persoalan tersebut kembali berkembang setelah MA menjatuhkan putusan pada 30 Oktober 2026. Melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi dan menetapkan bahwa Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah atau batal. Dokumen tersebut merupakan surat dari pemerintah yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran.

Keputusan MA itu kemudian memunculkan kembali tuntutan dari sejumlah kalangan yang meminta Gibran mundur dari posisinya sebagai wakil presiden.

Mereka berpandangan bahwa putusan tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam proses pencalonannya.

Tidak hanya desakan untuk mengundurkan diri, sejumlah pihak juga mulai membicarakan kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR sebagai salah satu tahapan yang dapat mengarah pada proses pemakzulan.

Namun, munculnya wacana tersebut belum dapat diartikan bahwa pemakzulan sudah diputuskan ataupun Gibran telah dinyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.