Asap Masih Mengepung, Bantuan Asing untuk Tangani Karhutla Disetujui Prabowo
PASUNDANEKSPRES.ID - Bantuan asing untuk tangani karhutla akhirnya mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia kini membuka pembahasan untuk menerima tawaran dukungan dari negara lain setelah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi tantangan besar di sejumlah wilayah.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Arrmanatha Christiawan Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Arrmanatha, Presiden telah memberikan persetujuan dan proses berikutnya masuk ke tahap teknis yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Meski pintu bantuan internasional telah dibuka, pemerintah belum mengungkap negara mana saja yang menawarkan bantuan maupun bentuk dukungan yang akan diberikan. Pembahasan masih dilakukan untuk menentukan kebutuhan yang dapat disesuaikan dengan kondisi penanganan karhutla di Indonesia.
BNPB Bahas Teknis Bantuan Asing untuk Tangani Karhutla
Arrmanatha menjelaskan persetujuan Presiden menjadi dasar bagi BNPB untuk melanjutkan pembahasan secara teknis. Proses tersebut diperlukan sebelum bantuan benar-benar diterima dan digunakan dalam operasi penanganan karhutla.
"Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB, jadi itu yang perlu ini," kata Arrmanatha dikutip dari CNBC Indonesia.
Ia kembali menegaskan bahwa pembahasan belum masuk pada tahap pelaksanaan. BNPB masih menggodok kebutuhan dan teknis bantuan yang akan diterima pemerintah.
"Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB," ucapnya.
Keputusan menerima bantuan tersebut muncul setelah pemerintah sebelumnya mengoptimalkan sumber daya dalam negeri untuk menangani karhutla. Upaya pemadaman tidak hanya mengandalkan personel di darat, tetapi juga melibatkan helikopter serta operasi udara.
60 Ribu Personel Dikerahkan di Enam Provinsi
Pemerintah telah mengerahkan sekitar 60 ribu personel untuk menangani karhutla di enam provinsi. Berbagai aset juga digunakan untuk mendukung operasi di wilayah terdampak.
Upaya yang dilakukan pemerintah mencakup:
- Pengerahan sekitar 60 ribu personel di enam provinsi.
- Penggunaan helikopter dalam operasi pengeboman air atau water bombing.
- Rekayasa cuaca untuk membantu penanganan kebakaran.
- Pemanfaatan berbagai aset pendukung operasi pemadaman.
Arrmanatha mengatakan kemampuan nasional sebenarnya sudah dikerahkan dalam jumlah besar. Namun, kondisi di lapangan membuat penanganan karhutla tidak mudah, terutama karena faktor cuaca dan luasnya dampak kebakaran.
"Jumlah personil yang diturunkan itu untuk enam provinsi sudah sangat banyak, sekitar 60 ribu personel dan juga berbagai aset seperti helikopter," ungkanya.
Menurut dia, cuaca menjadi salah satu kendala yang membuat upaya penanganan membutuhkan dukungan tambahan. Besarnya dampak kebakaran di kawasan terdampak juga menjadi pertimbangan pemerintah.
"Namun kembali lagi bahwa ini tantangannya sangat besar terutama dari aspek cuaca. Dampaknya juga sangat besar di kawasan-kawasan yang terkena karhutla ini," lanjutnya.
Persetujuan Presiden ini membuka jalan bagi negara lain untuk ikut membantu penanganan karhutla di Indonesia.
Pemerintah tetap menjalankan operasi menggunakan sumber daya nasional, sementara tawaran dari negara lain mulai dibahas melalui BNPB.
Hingga Jumat (16/10/2026), belum ada rincian mengenai negara pemberi bantuan, bentuk dukungan, maupun waktu pelaksanaannya. Pemerintah masih menunggu hasil pembahasan teknis sebelum menentukan mekanisme penerimaan bantuan asing untuk padamkan karhutla tersebut.
(pm)
