BEM UI Turun ke Jalan Hari Ini, 5 Tuntutan Demo 28 Oktober Singgung Kebijakan Prabowo
PASUNDANEKSPRES.ID - Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini diwarnai rencana aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta.
Aksi tersebut sekaligus menjadi wadah penyampaian evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa ingin menagih pelaksanaan janji politik pemerintah sekaligus mendorong kebijakan yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
Melalui seruan bertajuk Lima Perintah Rakyat, BEM UI merangkum aspirasi tersebut ke dalam lima sektor. Isunya cukup luas, mulai dari persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga hingga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Adapun tuntutan demo 28 Oktober 2026 yang dibawa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) tidak hanya menyangkut persoalan kampus, tetapi juga mencakup kebijakan anggaran, penanganan bencana, hingga kebebasan sipil.
Aksi bertajuk #IndonesiaSadar dijadwalkan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026) mulai pukul 14.00 WIB.
Selain Bundaran HI, Polda Metro Jaya melalui akun Instagram @tmcpoldametro juga menginformasikan sejumlah lokasi unjuk rasa yang perlu diantisipasi, yakni Gedung DPR/MPR RI, Monas, dan kawasan Tugu Tani.
Pengguna jalan di sekitar Jakarta Pusat diimbau memantau informasi lalu lintas melalui kanal resmi kepolisian, mengingat pengaturan jalan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi di lapangan.
Ini 5 Tuntutan Demo 28 Oktober 2026
Mengutip Kompas, kelima tuntutan yang disiapkan BEM UI dan Komite SADAR mencakup sejumlah persoalan nasional berikut:
1. Penanganan bencana ekologis dan tata kelola lahan
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk bencana ekologis, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menyelesaikan persoalan tata kelola lahan.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu isu yang disinggung dalam tuntutan ini.
2. Penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat
Pemerintah diminta mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa juga mengkritik penggunaan anggaran untuk program yang dinilai berorientasi pada kepentingan politik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
3. Biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar
Tuntutan berikutnya menyangkut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses terhadap layanan dasar.
Mahasiswa turut mendorong tersedianya lapangan pekerjaan yang berkualitas agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
4. Reformasi hukum dan pemberantasan KKN
Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan.
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi bagian dari agenda yang disuarakan dalam aksi.
5. Perlindungan HAM dan kebebasan sipil
Pada sektor demokrasi, peserta aksi mendesak pemulihan kebebasan berpendapat, penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Lima tuntutan demo 28 Oktober tersebut memperlihatkan bahwa aksi kali ini tidak hanya berangkat dari satu persoalan. Mahasiswa menggabungkan isu lingkungan, ekonomi, pendidikan, hukum, dan demokrasi sebagai bahan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.
(pm)
