Biaya Latihan Kopdes Dianggarkan Rp 30 Juta Per Orang, TB Hasanuddin Soroti Efisiensi Anggaran
PASUNDANEKSPRES.ID - Biaya Latihan Kopdes menjadi sorotan setelah Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, mengungkapkan bahwa anggaran latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mencapai sekitar Rp30 juta per peserta. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut perlu dievaluasi agar lebih efisien dan tepat sasaran.
"Sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan intelijen serta menjadi mitra kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan), Hasanuddin menyoroti penyelenggaraan latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes Merah Putih.
Ia menjelaskan, program pelatihan berlangsung selama 45 hari, terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi. Menurutnya, porsi anggaran terbesar justru dialokasikan untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas utama pengelolaan koperasi.
Karena itu, Hasanuddin menilai komponen latihan militer sebaiknya dihapus sehingga anggaran dapat difokuskan sepenuhnya untuk meningkatkan kompetensi manajerial para calon pengelola koperasi.
"Berdasarkan kriteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan Rp 5 juta per orang, maka total semuanya kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," kata Hasanuddin.
"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp 30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," sambungnya.
Hasanuddin mengatakan, apabila skema pelatihan tersebut diterapkan kepada seluruh peserta di Indonesia yang berjumlah 35.476 orang, potensi penghematan anggaran negara diperkirakan dapat mencapai triliunan rupiah.
Ia juga menegaskan bahwa tugas utama manajer Koperasi Desa adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha koperasi. Oleh sebab itu, materi pelatihan dinilai harus lebih berorientasi pada peningkatan kompetensi profesional dibandingkan latihan fisik maupun kemiliteran.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tuturnya.
Dalam skema yang disiapkan pemerintah, pembiayaan pelatihan manajerial bagi calon pengelola Kopdes Merah Putih menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi. Sementara itu, pelatihan manajerial bagi pengelola Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. (Gung)
