Daftar Negara Eropa yang Alami Kerusuhan Akibat Krisis Ekonomi
PASUNDANEKSPRES.ID - Gelombang demonstrasi dan kerusuhan melanda sejumlah negara Eropa di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, krisis perumahan, buruknya layanan publik, hingga dugaan korupsi pemerintah.
Aksi yang berlangsung di Prancis, Albania, Italia, Belgia, dan Portugal memperlihatkan besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial-ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Di sejumlah negara, demonstrasi yang awalnya menjadi sarana menyampaikan aspirasi berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan.
Pembakaran, perusakan fasilitas publik, dan penjarahan dilaporkan terjadi di beberapa lokasi. Sementara itu, aksi di Portugal lebih berfokus pada tuntutan kenaikan upah, perbaikan kesejahteraan, dan akses terhadap hunian yang terjangkau.
Gejolak tersebut juga memunculkan kekhawatiran bahwa ketidakpuasan masyarakat dapat meluas ke negara Eropa lainnya.
Sejumlah pengamat menilai, meskipun demonstrasi di setiap negara memiliki pemicu berbeda, terdapat persoalan mendasar yang sama, yakni meningkatnya biaya hidup, tekanan terhadap layanan publik, dan ketidakpastian masa depan, khususnya bagi generasi muda.
Daftar Negara Eropa yang Alami Kerusuhan
Berikut rangkaian demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di sejumlah negara Eropa, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (20/10/2026).
1. Prancis: Demonstrasi Besar Berujung Penjarahan dan Pembakaran
Prancis menjadi salah satu pusat gejolak demonstrasi di Eropa. Aksi yang melibatkan ratusan ribu orang tersebut dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik, serta diperkuat oleh rangkaian demonstrasi mahasiswa yang telah berlangsung selama beberapa pekan.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, lebih dari 550.000 orang mengikuti demonstrasi. Namun, situasi di sejumlah kota berubah ricuh setelah kelompok-kelompok radikal terlibat bentrokan dengan polisi, melakukan penjarahan, dan membakar bangunan maupun kendaraan.
Perusakan dilaporkan terjadi di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, Strasbourg, dan Lyon. Puluhan toko menjadi sasaran penjarahan, sementara sejumlah bangunan pemerintahan turut dirusak.
Di Limoges, kebakaran yang dipicu demonstran bertopeng menghanguskan sebagian besar balai kota yang berusia lebih dari 140 tahun. Sementara itu, bangunan pemerintahan di Marseille dan Lille dilaporkan dibobol dan dirusak. Di Lyon, kantor pariwisata kota juga menjadi sasaran pembakaran.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyatakan bahwa sekitar 1.200 orang telah ditangkap dan 150 petugas kepolisian mengalami luka-luka. Presiden Emmanuel Macron juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan akan dituntut dan dihukum.
Besarnya skala demonstrasi di Prancis menjadi salah satu indikasi meningkatnya tekanan sosial terhadap pemerintah, terutama terkait daya beli masyarakat dan kualitas layanan publik.
2. Albania: Tuntutan Pengunduran Diri Perdana Menteri
Di Albania, demonstrasi dipicu oleh kemarahan masyarakat terhadap dugaan korupsi pemerintah, terbatasnya lapangan kerja, serta buruknya standar pendidikan. Aksi yang dipimpin mahasiswa berlangsung selama enam hari berturut-turut dan menuntut Perdana Menteri Edi Rama mengundurkan diri.
Demonstrasi berlangsung di ibu kota Tirana dan sejumlah kota lainnya. Dalam perkembangannya, aksi berubah menjadi bentrokan ketika sebagian demonstran membakar bangunan pemerintah dan bank, memecahkan kaca pertokoan, serta melemparkan batu ke arah polisi.
Pada Minggu (18/10/2026), ribuan demonstran kembali berkumpul di depan Kementerian Pendidikan di Tirana. Aparat membalas lemparan batu dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet.
Rama menolak desakan untuk mundur. Ia menilai gejolak tersebut bukan hanya berkaitan dengan pemerintahannya, tetapi juga berpotensi mengganggu ambisi Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE).
Komisi Eropa mengecam kekerasan yang terjadi, tetapi tetap menegaskan dukungannya terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
Menurut kepolisian Albania, sebanyak 388 orang telah dikenai dakwaan pidana terkait demonstrasi tersebut. Puluhan polisi dan demonstran juga dilaporkan mengalami luka-luka.
Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Albania, yang menargetkan keanggotaan Uni Eropa pada 2030.
3. Italia: Protes Biaya Hidup Berubah Menjadi Kerusuhan
Italia turut mengalami gejolak ketika demonstrasi terkait mahalnya biaya hidup dan buruknya layanan publik meluas ke sejumlah kota. Aksi yang juga diwarnai tuntutan terkait perang tersebut berlangsung di Milan, Bologna, Brescia, Bergamo, dan Turin.
Di Milan, demonstrasi yang semula berlangsung damai berubah menjadi bentrokan setelah sejumlah orang bertopeng melemparkan batu, bongkahan trotoar, dan benda lainnya ke arah polisi antihuru-hara. Tempat sampah dibakar, barikade dirusak, dan sejumlah toko menjadi sasaran penjarahan.
Aparat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Kawasan Piazza del Duomo dan pusat perbelanjaan mewah di sekitarnya dilaporkan terdampak kerusuhan.
Sejumlah demonstran dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Laporan mengenai jumlah penangkapan berbeda, dengan salah satu laporan menyebut sekitar 50 orang ditahan dalam rangkaian aksi tersebut.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam tindakan kekerasan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga, tetapi pembakaran dan perusakan kota tidak dapat dibenarkan.
Wali Kota Milan Giuseppe Sala juga menyatakan bahwa keluhan yang mendasari demonstrasi dapat dipahami. Namun, menurutnya, kekerasan terhadap aparat dan kerusakan fasilitas kota tetap tidak dapat diterima.
Pemerintah Italia dijadwalkan membahas langkah penanganan situasi di tengah meningkatnya tekanan sosial dan persiapan menghadapi pemilu mendatang.
4. Belgia: Bentrokan di Brussel dan Liege
Di Belgia, demonstrasi menentang biaya hidup juga berujung bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Aksi berlangsung di Brussel dan Liege pada Sabtu (17/10/2026).
Di kawasan Bourse, Brussel, polisi menembakkan gas air mata setelah sejumlah anak muda melemparkan botol dan benda lainnya ke arah petugas. Aparat juga mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa.
Situasi serupa terjadi di Liege, ketika polisi menggunakan meriam air untuk mengendalikan demonstrasi. Aksi tersebut berlangsung di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap tekanan ekonomi dan persoalan layanan publik.
Sebelumnya, para pelajar sekolah menengah di Belgia juga menggelar demonstrasi terkait kenaikan biaya pendidikan. Persoalan tersebut sejalan dengan keluhan mahasiswa di sejumlah negara Eropa mengenai keterbatasan fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, dan padatnya ruang kelas.
Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin mengecam aksi kekerasan tersebut. Ia menilai tindakan pelemparan benda dan bentrokan tidak lagi dapat dipandang sebagai demonstrasi biasa, serta berjanji mengambil langkah untuk memulihkan ketertiban.
Kerusuhan di Belgia juga terjadi di tengah meningkatnya risiko keselamatan bagi pekerja media yang meliput demonstrasi. Di Paris, kru Euronews dilaporkan diserang ketika merekam dugaan penjarahan sebuah supermarket. Kamerawan mereka disebut dipukul, sementara mikrofon berusaha direbut oleh sekelompok orang.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa eskalasi demonstrasi di Eropa tidak hanya berdampak pada aparat dan fasilitas umum, tetapi juga mengancam keselamatan warga serta jurnalis di lapangan.
5. Portugal: Krisis Perumahan dan Upah Rendah Jadi Sorotan
Berbeda dengan negara-negara yang mengalami bentrokan, demonstrasi di Portugal lebih menonjolkan tuntutan ekonomi dan sosial serta dilaporkan berlangsung damai.
Serikat pekerja yang berafiliasi dengan konfederasi CGTP bersama kelompok pejuang hak perumahan menggelar aksi di Lisbon, Porto, dan Coimbra. Mereka menuntut kenaikan upah, perbaikan pensiun, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, bahan bakar, dan biaya tempat tinggal menjadi persoalan utama yang mendorong masyarakat turun ke jalan. Harga rumah di Portugal disebut telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sementara harga sewa untuk kontrak baru juga mengalami kenaikan tajam.
Di Porto, demonstran berbaris dari Praça da Batalha menuju Praça D. João I. Peserta aksi berasal dari berbagai kelompok masyarakat dan tidak secara kelembagaan terikat pada partai politik tertentu.
Krisis perumahan menjadi salah satu tuntutan paling menonjol. Kenaikan harga sewa dan cicilan rumah dinilai semakin membebani keluarga, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar.
Tokoh Blok Kiri Portugal, José Manuel Pureza, menyoroti pentingnya hak atas tempat tinggal yang layak. Sementara itu, Wali Kota Lisbon mengingatkan agar demonstrasi tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, Menteri Urusan Parlemen Portugal Carlos Abreu Amorim menyatakan bahwa pemerintah tidak akan tunduk begitu saja pada tuntutan yang disampaikan melalui demonstrasi. Sikap tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat mengenai langkah yang perlu diambil untuk mengatasi tekanan ekonomi.
6. Yunani, Jerman, dan Austria Mulai Menghadapi Tekanan
Gejolak demonstrasi juga menjadi perhatian di Yunani, Jerman, dan Austria. Meski skala aksi yang dilaporkan di negara-negara tersebut belum menyamai situasi di Prancis, sejumlah pengamat melihat adanya potensi meluasnya ketidakpuasan masyarakat.
Alberto Alemanno, profesor hukum dan kebijakan Uni Eropa di HEC Paris Business School, menilai Prancis menjadi salah satu pusat gerakan protes, tetapi tanda-tanda mobilisasi mulai terlihat di luar negara tersebut.
Menurutnya, aksi-aksi yang berlangsung di berbagai negara bukanlah satu gerakan tunggal yang terkoordinasi. Sebaliknya, demonstrasi tersebut muncul secara terpisah dengan sejumlah keluhan yang serupa, termasuk meningkatnya biaya hidup, minimnya pendanaan pendidikan, serta ketidakpastian prospek pekerjaan bagi mahasiswa setelah lulus.
Ia juga menilai tekanan sosial tersebut dapat menjadi isu penting dalam politik Eropa, terutama menjelang rangkaian pemilihan umum nasional dalam periode mendatang.
Rangkaian demonstrasi di Prancis, Albania, Italia, Belgia, dan Portugal menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan persoalan layanan publik menjadi sumber ketidakpuasan yang melintasi batas negara.
Meski pemicu setiap aksi berbeda, persoalan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh hunian terjangkau, keterbatasan kesempatan kerja, dan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda muncul berulang kali dalam tuntutan demonstran.
Namun, respons masyarakat terhadap persoalan tersebut tidak selalu berujung pada kekerasan. Di sejumlah negara, demonstrasi berkembang menjadi bentrokan, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum. Di Portugal, aksi yang dilaporkan lebih berfokus pada penyampaian tuntutan sosial dan ekonomi secara damai.
(ipa)
