Dana Darurat Bencana BNPB Disorot, DPR Desak Audit Menyeluruh Cegah Penyimpangan
PASUNDANEKSPRES.ID - Dana Darurat Bencana BNPB. Pengusutan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menyoroti pentingnya pengawasan anggaran kebencanaan. Dana yang seharusnya mendukung penanganan situasi darurat dinilai membutuhkan sistem pengawasan ketat agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dana Darurat Bencana BNPB Disorot
Desakan pembenahan tata kelola tersebut mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026). Dalam perkara yang berkaitan dengan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan itu, KPK menyita uang tunai sekitar Rp 3,3 miliar, aset kripto, serta logam mulia seberat ratusan gram.
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mendorong KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan anggaran kebencanaan digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak menyimpang dari peruntukannya.
"Saya mendesak KPK berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Audit ini penting untuk memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan," ujar Abdullah dalam keterangannya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (15/10).
Pengawasan anggaran harus dimulai sebelum terjadi penyimpangan
Abdullah menilai pengawasan anggaran kebencanaan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum setelah dugaan korupsi terungkap. Mekanisme pencegahan perlu diperkuat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pengadaan, penyaluran anggaran, hingga pelaporan penggunaan dana.
Ia juga mendorong penyusunan peta jalan pencegahan korupsi di sektor kebencanaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap penggunaan anggaran BNPB.
Menurut Abdullah, pengelolaan dana kebencanaan memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana. Oleh sebab itu, kecepatan penyaluran bantuan perlu berjalan seiring dengan akuntabilitas dan transparansi.
"Jangan sampai penyimpangan baru diketahui setelah bencana berlalu," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan anggaran kebencanaan bukan sekadar persoalan administrasi atau kerugian keuangan negara. Jika dana tidak digunakan sesuai peruntukannya, masyarakat yang membutuhkan pertolongan berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
KPK sita uang Rp 3,3 miliar, kripto, dan logam mulia
Dalam perkembangan penyidikan, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa jumlah uang tunai yang disita dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp 3,3 miliar. Angka itu lebih besar dibandingkan informasi awal yang menyebutkan barang bukti uang sekitar Rp 1,4 miliar.
"Kayaknya jumlahnya bukan 1,4, tapi lebih kurang sekitar 3,3 miliaran. Itu dari beberapa pihak," kata Setyo kepada wartawan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dikutip Kumparan, Kamis (15/10).
Setyo menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia belum memerinci jumlah uang yang disita dari masing-masing pihak dan meminta wartawan mengonfirmasi detailnya kepada juru bicara atau Deputi Penindakan KPK.
Selain uang tunai, penyidik turut menyita aset kripto yang nilainya disebut berada pada kisaran satu digit miliar rupiah. Setyo mengaku belum mengingat nilai pastinya dan menyatakan bahwa penyidik masih perlu memastikan kepemilikan aset tersebut.
"Pasti nanti kami pastikan kembali siapa yang memiliki itu, sehingga tidak membingungkan atau bias terhadap status kepemilikan dari pemilik kripto," ujarnya.
KPK juga menyita logam mulia dengan berat mencapai ratusan gram. Penyitaan berbagai bentuk aset tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk menelusuri dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Lima orang ditetapkan sebagai tersangka
Dalam OTT di wilayah Jabodetabek, KPK mengamankan 14 orang dari unsur BNPB dan pihak swasta. Setelah menjalani pemeriksaan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Bima Setyawan, adik Kepala BNPB Letjen Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Suharyanto; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.
KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai kebencanaan. Penyidik tengah mendalami dugaan pengondisian dalam penyaluran dan penggunaan anggaran yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta.
Setyo mengatakan terdapat indikasi kerja sama dan pengondisian dalam proses penyaluran anggaran yang diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Meski demikian, penyidikan masih diperlukan untuk mengungkap secara terperinci mekanisme dugaan penyimpangan, aliran dana, serta keterlibatan masing-masing pihak. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak menghilangkan hak para pihak untuk menjalani proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Momentum membenahi tata kelola dana kebencanaan
Kasus yang tengah diusut KPK tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengelolaan anggaran kebencanaan, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan respons cepat.
Di satu sisi, dana darurat harus dapat digunakan tanpa hambatan birokrasi yang menghambat pertolongan kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, kebutuhan akan kecepatan tidak boleh menjadi celah bagi pengondisian proyek, penyalahgunaan kewenangan, ataupun pengambilan keuntungan pribadi.
Karena itu, audit menyeluruh, keterbukaan informasi, pengawasan lintas lembaga, dan penelusuran aliran dana menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat yang terdampak bencana, anggaran kebencanaan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara. Anggaran tersebut berkaitan langsung dengan ketersediaan bantuan, kebutuhan dasar, dan upaya pemulihan kehidupan setelah bencana.
(ipa)
