DPR Jadwalkan Rapat Paripurna Hari Ini, Usulan Pemakzulan Gibran dari 120 Anggota Bakal Dibahas
PASUNDANEKSPRES.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR Jadwalkan Rapat Paripurna Hari Ini, Usulan Pemakzulan Gibran dari 120 Anggota Bakal Dibahas
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan rencana pelaksanaan rapat paripurna tersebut saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
"Besok (hari ini) itu ada rencana agenda paripurna pukul 14.00 WIB kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, undangan belum disebarkan," kata Dasco, dikutip detik.com, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Dasco mengaku belum mengetahui secara terperinci agenda yang akan dibahas dalam rapat paripurna tersebut. Dia menyebut tidak beraktivitas di DPR pada Rabu sehingga belum sempat memeriksa jadwal kegiatan lembaga legislatif itu.
"Saya juga belum cek agenda acara paripurnanya besok apa, karena hari ini saya tidak ke DPR," ujarnya.
Dasco mengatakan perkembangan politik di DPR saat ini masih terus berjalan. Menurut dia, seluruh partai politik di parlemen mengikuti dinamika yang berkembang, termasuk terkait usulan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran.
"Ini dinamika-dinamika yang berkembang, dan sekarang sedang ada proses-proses awal di DPR. Ya kita semua di DPR, partai-partai, mengikuti dinamika yang ada," tuturnya.
Usulan HMP Gibran Didukung 120 Anggota DPR
Sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima secara resmi usulan HMP dari sejumlah anggota legislatif. Penyerahan usulan tersebut berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rapat penerimaan usulan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam kesempatan itu, Saan mengungkapkan bahwa terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan HMP.
Jumlah tersebut dihitung berdasarkan dokumen dan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing perwakilan pengusul. Dengan demikian, pimpinan DPR menilai usulan tersebut telah memenuhi persyaratan dari sisi jumlah dukungan anggota.
Terpenuhinya persyaratan tersebut membuat usulan HMP memasuki tahapan berikutnya di lingkungan DPR. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahasnya melalui rapat pimpinan (rapim), kemudian dilanjutkan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Pimpinan DPR Siapkan Tahapan Pembahasan
Melalui mekanisme tersebut, DPR akan membahas tindak lanjut usulan sebelum menentukan kelanjutannya ke rapat paripurna. Saan menyebut proses itu akan dilakukan dalam waktu dekat mengingat usulan yang masuk telah memenuhi persyaratan.
Pimpinan DPR selanjutnya akan membahas usulan tersebut dalam rapat internal sebelum menentukan apakah pengajuan HMP dapat diteruskan ke forum paripurna. Saan juga memastikan bahwa rapat paripurna terdekat telah dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
Rencana tersebut sekaligus membuka peluang bagi usulan HMP terhadap Gibran untuk memasuki pembahasan di tingkat yang lebih lanjut di DPR.
Proses Pemakzulan Gibran Masih Berjalan
Usulan HMP ini berkaitan dengan desakan sejumlah anggota DPR untuk memproses pemakzulan Gibran dari jabatan wakil presiden. Para pengusul menilai terdapat persoalan terkait pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Meski demikian, masuknya usulan tersebut belum berarti proses pemakzulan telah diputuskan. Pengajuan HMP masih harus melewati tahapan pembahasan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Dasco sendiri menilai dinamika yang berkembang di DPR merupakan bagian dari proses politik yang sedang berjalan. Seluruh partai politik di parlemen disebut terus mengikuti perkembangan tersebut.
Dengan adanya rencana rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026), perkembangan usulan HMP terhadap Gibran diperkirakan menjadi salah satu perhatian dalam dinamika politik di parlemen. Namun, kepastian agenda yang akan dibahas tetap menunggu informasi resmi dari pimpinan DPR.
