DPR Wacanakan Wajib Militer Terbatas, Sasar Generasi Muda
PASUNDANEKSPRES.ID - Wacana penerapan wajib militer terbatas di Indonesia kembali mencuat. Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mendorong pemerintah mempertimbangkan skema wajib militer terbatas yang menyasar generasi muda serta kalangan profesional.
Gagasan tersebut disampaikan Said dalam pembahasan mengenai penguatan konsep pertahanan semesta Indonesia. Menurutnya, perubahan bentuk ancaman keamanan, termasuk perang asimetris dan perang hibrida, membuat pertahanan negara tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Said menilai keterlibatan masyarakat sebagai kekuatan pendukung perlu dipersiapkan secara lebih terstruktur. Ia mengusulkan agar pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, dan bela negara mulai diperkenalkan kepada generasi muda, termasuk sejak usia 18 tahun.
“Mungkin kita perlu wajib militer terbatas, yang ditujukan bukan hanya semata kebutuhan Komcad pertahanan, tetapi untuk membangun kultur pendukung bagi pelaksanaan pembangunan semesta, terutama dari kalangan generasi muda.”
Menurut Said, program tersebut dapat dirancang melalui keterlibatan sekolah, TNI, kepolisian, serta praktisi. Sementara bagi kalangan profesional, ia mengusulkan pelatihan rakyat terlatih melalui pola peer mentoring di bawah pembinaan TNI.
Bukan Berarti Semua Anak Muda Wajib Masuk TNI
Wacana tersebut perlu dibedakan dari program Komponen Cadangan (Komcad) yang saat ini berlaku.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Komcad bukan wajib militer. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, keikutsertaan warga dalam Komcad bersifat sukarela.
Komcad disiapkan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama pertahanan, yaitu TNI. Mobilisasi Komcad hanya dapat dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk kepentingan pertahanan negara.
Karena itu, gagasan Said Abdullah mengenai wajib militer terbatas merupakan wacana atau usulan, bukan aturan baru yang saat ini otomatis mewajibkan seluruh anak muda Indonesia mengikuti pendidikan militer.
Belajar dari Negara Lain
Dalam gagasannya, Said juga menyinggung sejumlah negara yang menerapkan bentuk wajib militer dengan skema berbeda, antara lain Korea Selatan, Swedia, Finlandia, Singapura, dan Norwegia.
Menurutnya, pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Ia tidak hanya melihat wajib militer dari sisi kebutuhan pertahanan, tetapi juga sebagai sarana membangun kedisiplinan dan kultur pendukung pembangunan.
Namun, penerapan di Indonesia tentunya membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai kelompok yang menjadi sasaran, durasi pelatihan, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, hak peserta, hingga dasar hukum yang diperlukan.
Pertahanan Semesta Libatkan Rakyat
Said mengaitkan gagasan tersebut dengan konsep pertahanan semesta yang menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sementara masyarakat menjadi bagian dari kekuatan pendukung.
Ia menilai masyarakat terlatih dapat membantu memperkuat daya tangkal Indonesia menghadapi ancaman yang semakin kompleks.
Dengan demikian, wacana wajib militer terbatas yang disampaikan Said Abdullah saat ini masih berada pada tahap gagasan. Belum ada keputusan yang membuat seluruh generasi muda Indonesia wajib mengikuti wajib militer.
Pembahasan lebih lanjut diperlukan apabila pemerintah dan DPR hendak membawa gagasan tersebut ke dalam kebijakan atau regulasi resmi.
