Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat Tidak Hormat, Putusan Etik Kini Masuk Tahap Banding
PASUNDANEKSPRES.ID - Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar Selasa (10/11/2026) berujung pada keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Sanksi tersebut dijatuhkan di tengah perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nama Ahrie Sonta Nasution turut dikaitkan dengan perkara tersebut, yang kini memasuki babak baru melalui proses penegakan kode etik di lingkungan Polri.
Keputusan tersebut membuat posisi Ahrie di institusi kepolisian berakhir melalui putusan etik.
Namun, perkara ini belum sepenuhnya selesai. Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding, sehingga keputusan pemecatan tersebut masih akan diperiksa melalui mekanisme komisi etik tingkat banding.
Sidang yang berlangsung di lingkungan Mabes Polri itu dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.10 WIB.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa majelis KKEP menjatuhkan sanksi setelah memeriksa keterangan saksi serta barang bukti yang sebelumnya telah diperiksa Bareskrim.
Menurut Isir, Ahrie dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait perkara dugaan penyadapan ilegal. Majelis juga menyatakan perilakunya sebagai perbuatan tercela.
Alasan Irjen Ahrie Sonta Dipecat dan Langkah Banding
Dalam putusannya, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie, yakni sanksi etika dan administratif.
Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan yang disebut dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai kewajiban dalam etika kepribadian, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.
Meski telah dijatuhi PTDH, Ahrie tidak berhenti pada putusan tersebut. Ia menyatakan banding melalui hak yang diberikan dalam proses sidang etik.
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding," ujar Isir dikutip dari Kompas.
Permohonan itu selanjutnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding. Artinya, hasil sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta masih memiliki tahapan lanjutan sebelum proses internal tersebut memperoleh keputusan akhir.
Kasus Penyadapan Prabowo Seret Empat Perwira Tinggi
Pemecatan Ahrie berkaitan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghapusan data yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Putusan PTDH terhadap Ahrie merupakan hasil pemeriksaan etik internal Polri.
Sementara itu, penanganan pidana terhadap para tersangka merupakan proses hukum tersendiri yang harus mengikuti tahapan penyidikan hingga persidangan.
Setelah Ahrie Sonta mengajukan banding, perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh pemeriksaan di tingkat etik yang lebih tinggi.
Kasus penyadapan Prabowo pun belum berhenti pada satu putusan pemecatan, sebab masih ada tersangka lain yang proses etik dan hukumnya perlu dituntaskan.
(pm)
