Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta terkait Kasus Penyadapan Prabowo, Empat Jenderal Terseret
PASUNDANEKSPRES.ID - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Pemecatan tersebut merupakan buntut dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta terkait Kasus Penyadapan Prabowo, Empat Jenderal Terseret
Dilansir dari CNBC Indonesia, keputusan itu diambil setelah Majelis KKEP Polri menggelar sidang etik selama kurang lebih 11 jam pada Selasa (10/11/2026). Persidangan dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.10 WIB dengan menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, dalam persidangan tersebut Ahrie dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi. Majelis menilai mantan pejabat Divisi Hukum Polri itu telah menyalahgunakan akses terhadap perangkat teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
Selain dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH, Ahrie juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela dari sisi etik profesi.
Sidang etik tersebut dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua majelis, dengan Irjen Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Adapun anggota majelis terdiri atas Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Putusan pemecatan ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Namun, proses etik terhadap Ahrie merupakan bagian tersendiri dari proses pidana yang masih berjalan.
Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum internal terhadap putusan tersebut.
Usai sidang, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding. Polri menyebut permohonan tersebut nantinya akan diperiksa oleh komisi banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah banding itu membuat proses pemberhentian Ahrie masih memiliki tahapan lanjutan dalam mekanisme penegakan kode etik kepolisian.
Dalam pemeriksaan etik, pelanggaran yang dilakukan Ahrie berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri saat dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Akses tersebut diduga digunakan untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
Majelis KKEP mengaitkan pelanggaran tersebut dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Kasus yang menyeret Ahrie tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Selain Ahrie, tiga nama lainnya yang terseret adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, aktivis, hingga tokoh masyarakat.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Aktivitas itu diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, laporan polisi, maupun keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem teknologi penyadapan milik kepolisian untuk mengakses sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur verifikasi yang diwajibkan.
Persoalan semakin berkembang setelah muncul dugaan penghapusan rekaman hasil penyadapan dari sistem elektronik pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung.
Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengamankan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyidikan Pidana Tetap Berjalan
Di luar putusan etik terhadap Ahrie, penanganan perkara pidana terhadap para tersangka masih terus berlangsung.
Para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan atau intersepsi komunikasi elektronik tanpa hak, akses ilegal, serta pengubahan maupun penghapusan informasi elektronik.
Polisi menduga para tersangka memanfaatkan akses terhadap sistem teknologi kepolisian untuk memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem penyadapan tanpa memenuhi prosedur yang berlaku.
Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan penghapusan data hasil penyadapan untuk mengaburkan aktivitas yang dilakukan sebelumnya.
Dengan demikian, putusan KKEP terhadap Ahrie tidak serta-merta mengakhiri proses hukum pidana dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap masing-masing tersangka tetap harus dilanjutkan melalui tahapan penyidikan dan proses peradilan.
Istana Soroti Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan
Perkara ini juga mendapat perhatian dari lingkungan Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden dan mengategorikan peristiwa tersebut sebagai bentuk makar.
Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah menteri dan anggota DPR yang menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki implikasi serius terhadap keamanan negara dan penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik belum menemukan indikasi makar dalam perkara tersebut. Ia menilai dugaan penyadapan tetap merupakan persoalan serius, terlebih jika dilakukan terhadap kepala negara dan pejabat pemerintahan tanpa alasan penegakan hukum yang sah.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa selain aspek pidana dan pelanggaran etik, perkara ini juga memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan aparat, perlindungan komunikasi pribadi, serta keamanan sistem informasi negara.
Pemecatan Ahrie menjadi langkah awal penindakan melalui mekanisme etik terhadap salah satu perwira tinggi yang terseret perkara tersebut. Sementara itu, perkembangan proses banding dan penyidikan terhadap tersangka lainnya masih menjadi perhatian dalam pengungkapan kasus dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian tersebut.
