Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Langsung Ajukan Banding

PASUNDANEKSPRES.ID - Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah dinyatakan terbukti terlibat dalam pemufakatan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Meski mengaku menyesal dan menyampaikan permintaan maaf, Eko menyatakan banding atas putusan tersebut.
Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Langsung Ajukan Banding
Putusan itu dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Sidang digelar selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, majelis sidang dipimpin Komisaris Jenderal Hendro Pandowo. Adapun wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan, dengan anggota Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam persidangan tersebut, sembilan saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan, termasuk seorang saksi yang meringankan berinisial DR.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis KKEP menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access) berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas perbuatannya, Irjen Eko Hadi dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Majelis menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko. Pertama, sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
"Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Trunoyudo, dikutip Kompas.id, Rabu (18/11/2026).
Meski menerima putusan pemecatan tersebut, Eko tidak menempuh langkah hukum internal lebih lanjut. Ia justru langsung mengajukan banding. Proses selanjutnya akan ditangani komisi banding sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Kompolnas Nilai Persidangan Berjalan Akuntabel
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Choirul Anam yang memantau langsung persidangan menilai proses pemeriksaan terhadap Eko telah berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Anam, seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, menguraikan peristiwa, serta memaparkan fakta yang diketahui masing-masing.
Ia menyebut pemeriksaan berlangsung cukup mendalam. Terlebih, majelis memberikan kesempatan kepada pihak Eko untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.
Proses penuntutan maupun pembelaan, kata Anam, juga berlangsung cukup panjang sehingga setiap pihak memiliki ruang untuk menguraikan kepentingannya.
Di tengah persidangan, Eko turut menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas perbuatannya. Namun, pernyataan tersebut tidak mengubah keputusannya untuk mengajukan banding.
"Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi sudah berjalan sesuai dengan aturannya dan Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan, kredibilitasnya terjaga," kata Anam.
Dua Jenderal Polri Telah Dijatuhi PTDH
Eko merupakan perwira tinggi Polri kedua yang dijatuhi sanksi PTDH dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu menjalani sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). Hasilnya, majelis juga menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ahrie turut menyatakan banding atas putusan tersebut.
Eko merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ia menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Ia juga pernah menduduki posisi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Selain Eko dan Ahrie, dua nama lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Dugaan penyadapan tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025 dan menyasar Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lainnya.
Tiga tersangka disebut telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan kesehatan setelah dikabarkan mengalami stroke.
Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan
Setelah Ahrie dan Eko dijatuhi sanksi pemecatan, perhatian berikutnya tertuju pada proses pemeriksaan etik terhadap dua tersangka lainnya.
Polri berencana menggelar sidang KKEP terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Trunoyudo memastikan pelaksanaan sidang akan mengikuti ketentuan Pasal 42 Ayat 3 Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa susunan keanggotaan organisasi KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada pangkat terduga pelanggar.
Sementara itu, sidang etik terhadap Slamet Uliandi belum dapat dilaksanakan karena kondisi kesehatannya. Polri menyatakan tidak akan memaksakan proses persidangan selama yang bersangkutan masih menjalani pemulihan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya terkait kondisi kesehatan terduga pelanggar.
Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi, proses penanganan etik terhadap para perwira tinggi yang terseret perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo masih berlanjut.
Dua tersangka lainnya, Listyo Sigit dan Slamet Uliandi, masih menunggu proses pemeriksaan etik sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
(ipa)
