Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|09:41 WIB
Bagikan:
Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam agenda Penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026). (Image From: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia/BPMI Setpres)

PASUNDANEKSPRES.ID - Rencana pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran Rp 100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp 20 miliar bagi setiap kabupaten menuai perhatian pemerintah daerah. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai mekanisme penyaluran, petunjuk teknis, hingga peruntukan dana tersebut.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu penjelasan resmi dari kementerian terkait sebelum dapat memasukkan tambahan anggaran tersebut ke dalam perencanaan keuangan daerah.

Menurutnya, tanpa adanya mekanisme pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas, pemerintah daerah belum dapat memastikan bagaimana dana tambahan itu akan dialokasikan.

"Selama belum ada kejelasan dari Menteri, belum ada mekanisme petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaannya, semua masih tidak jelas. Saya pikir, ini masalah utama kita. Kebijakan yang diucapkan ke publik sering tidak jelas bahkan belum matang," ujar Alwis kepada Kontan.co.id, dikutip Selasa, (17/11/2026).

Pemda Dikejar Tenggat Pengesahan APBD 2027

Alwis menilai ketidakpastian tersebut menjadi persoalan serius karena pemerintah daerah tengah mempersiapkan APBD tahun anggaran 2027. Sementara itu, batas waktu pengesahan APBD tinggal 30 November 2026.

Kepastian mengenai tambahan anggaran dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan belanja, menentukan prioritas pembangunan, serta memperhitungkan kebutuhan pembiayaan program pada tahun mendatang.

Ia juga menyoroti pola komunikasi pemerintah pusat yang dinilai kerap mengumumkan kebijakan kepada publik sebelum instrumen teknis dan skema pendanaannya tersedia secara jelas.

Alwis mencontohkan rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Menurutnya, pemerintah daerah masih membutuhkan penjelasan mengenai status kepegawaian, mekanisme perubahan status, hingga skema pembayaran pegawai yang terdampak kebijakan tersebut.

Prabowo Janjikan Rp 100 Miliar untuk Setiap Provinsi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemberian tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap provinsi. Sementara itu, setiap kabupaten dijanjikan memperoleh tambahan minimal Rp 20 miliar.

Prabowo menyebut anggaran tersebut telah disiapkan dan akan dikucurkan dalam waktu dekat. Bahkan, pemerintah membuka peluang memberikan tambahan dana lebih besar bagi kabupaten dengan kebutuhan atau skala yang lebih besar.

"Dalam waktu dekat setiap provinsi, tambahan Rp 100 miliar tambahan, untuk Ibu Kota/Provinsi. Untuk tiap Kabupaten minimal Rp 20 miliar. Tapi untuk Kabupaten yang lebih besar mungkin akan tambah. Ini anggaran yang sudah siap akan saya kucurkan dalam waktu dekat," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, sumber pendanaan tambahan tersebut berasal dari hasil efisiensi dan penghematan belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah berupaya mengurangi kebocoran anggaran, khususnya pada pos belanja barang dan jasa, untuk kemudian dialihkan menjadi pembiayaan pembangunan di daerah.

Prabowo menyebut belanja barang dan jasa pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan sekitar 30% atau setara Rp 400 triliun berpotensi hilang akibat penggelembungan anggaran dan praktik korupsi.

"Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun, dari Rp 1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun," jelasnya.

Rencana tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Namun, bagi pemerintah daerah, kepastian regulasi, mekanisme penyaluran, serta peruntukan dana menjadi hal yang mendesak agar janji anggaran tersebut dapat diterjemahkan ke dalam APBD 2027.

(ipa)

Berita Terbaru

Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Nasional1 menit lalu
Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Lifestyle12 menit lalu
22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

Nasional15 menit lalu
Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Nasional16 menit lalu
6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

Headline19 menit lalu
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

Nasional24 menit lalu
Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Nasional27 menit lalu
Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Nasional38 menit lalu
Dari Juru Parkir hingga Penyapu Jalan, Perjuangan Sudrajat Hidupi Keluarga

Dari Juru Parkir hingga Penyapu Jalan, Perjuangan Sudrajat Hidupi Keluarga

Headline39 menit lalu
90 Dapur SPPG di Purwakarta Tak Menyelesaikan Standar Laik Operate, Terancam Ditutup Permanen

90 Dapur SPPG di Purwakarta Tak Menyelesaikan Standar Laik Operate, Terancam Ditutup Permanen

Purwakarta47 menit lalu