Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

PASUNDANEKSPRES.ID - Rencana pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran Rp 100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp 20 miliar bagi setiap kabupaten menuai perhatian pemerintah daerah. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai mekanisme penyaluran, petunjuk teknis, hingga peruntukan dana tersebut.
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis
Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu penjelasan resmi dari kementerian terkait sebelum dapat memasukkan tambahan anggaran tersebut ke dalam perencanaan keuangan daerah.
Menurutnya, tanpa adanya mekanisme pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas, pemerintah daerah belum dapat memastikan bagaimana dana tambahan itu akan dialokasikan.
"Selama belum ada kejelasan dari Menteri, belum ada mekanisme petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaannya, semua masih tidak jelas. Saya pikir, ini masalah utama kita. Kebijakan yang diucapkan ke publik sering tidak jelas bahkan belum matang," ujar Alwis kepada Kontan.co.id, dikutip Selasa, (17/11/2026).
Pemda Dikejar Tenggat Pengesahan APBD 2027
Alwis menilai ketidakpastian tersebut menjadi persoalan serius karena pemerintah daerah tengah mempersiapkan APBD tahun anggaran 2027. Sementara itu, batas waktu pengesahan APBD tinggal 30 November 2026.
Kepastian mengenai tambahan anggaran dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan belanja, menentukan prioritas pembangunan, serta memperhitungkan kebutuhan pembiayaan program pada tahun mendatang.
Ia juga menyoroti pola komunikasi pemerintah pusat yang dinilai kerap mengumumkan kebijakan kepada publik sebelum instrumen teknis dan skema pendanaannya tersedia secara jelas.
Alwis mencontohkan rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Menurutnya, pemerintah daerah masih membutuhkan penjelasan mengenai status kepegawaian, mekanisme perubahan status, hingga skema pembayaran pegawai yang terdampak kebijakan tersebut.
Prabowo Janjikan Rp 100 Miliar untuk Setiap Provinsi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemberian tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap provinsi. Sementara itu, setiap kabupaten dijanjikan memperoleh tambahan minimal Rp 20 miliar.
Prabowo menyebut anggaran tersebut telah disiapkan dan akan dikucurkan dalam waktu dekat. Bahkan, pemerintah membuka peluang memberikan tambahan dana lebih besar bagi kabupaten dengan kebutuhan atau skala yang lebih besar.
"Dalam waktu dekat setiap provinsi, tambahan Rp 100 miliar tambahan, untuk Ibu Kota/Provinsi. Untuk tiap Kabupaten minimal Rp 20 miliar. Tapi untuk Kabupaten yang lebih besar mungkin akan tambah. Ini anggaran yang sudah siap akan saya kucurkan dalam waktu dekat," ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, sumber pendanaan tambahan tersebut berasal dari hasil efisiensi dan penghematan belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah berupaya mengurangi kebocoran anggaran, khususnya pada pos belanja barang dan jasa, untuk kemudian dialihkan menjadi pembiayaan pembangunan di daerah.
Prabowo menyebut belanja barang dan jasa pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan sekitar 30% atau setara Rp 400 triliun berpotensi hilang akibat penggelembungan anggaran dan praktik korupsi.
"Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun, dari Rp 1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun," jelasnya.
Rencana tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Namun, bagi pemerintah daerah, kepastian regulasi, mekanisme penyaluran, serta peruntukan dana menjadi hal yang mendesak agar janji anggaran tersebut dapat diterjemahkan ke dalam APBD 2027.
(ipa)
